Yusril: Presiden Saja Tak Berwenang Berhentikan Kepala Daerah, Apalagi Mendagri

Nasional

NOTULA – Instruksi Mendagri No 6/2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 tak bisa menjadi dasar untuk memberhentikan kepala daerah.

Penegasan itu disampaikan pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, kepada wartawan, Kamis (19/11).

Menurut dia, pada hakikatnya, instruksi presiden, instruksi menteri, dan sejenisnya, adalah perintah tertulis dari atasan kepada jajaran yang di bawahnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Dalam UU 10/2004 yang kemudian diganti UU 12/2011 dan kemudian diubah UU 15/2019, jelas Yuzril, tidak dicantumkan Inpres sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan.

Karena untuk mengakhiri keragu-raguan tentang status Inpres yang sangat banyak diterbitkan pada masa Presiden Soeharto.

“Adanya ancaman kepada kepala daerah dalam Instruksi Mendagri 6/2020 bisa saja terjadi. Namun proses pelaksanaan pemberhentian kepala daerah tetap harus berdasarkan pada UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah,” lanjut Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu.

Kepala daerah yang sebelumnya telah ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu, sambung dia,  tidak dapat dipersoalkan, apalagi ditolak oleh pemerintah. Posisi presiden atau mendagri tinggal menerbitkan keputusan tentang pengesahan pasangan gubernur atau bupati/walikota terpilih, dan melantiknya.

“Jadi presiden tidak berwenang mengambil inisiatif memberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur. Mendagri juga tidak berwenang mengambil prakarsa memberhentikan bupati dan walikota beserta wakilnya,” pungkasnya.