Yusril: Pemilu Ditunda, Semuanya Ilegal, Rakyat Berhak Membangkang

Nasional

NOTULA – Pemilihan umum (Pemilu) merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diatur dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2, dilaksanakan sekali dalam lima tahun, untuk memilih anggota DPR dan DPD, lalu membentuk MPR.

“Pasal 22E UUD 45 secara imperatif menyatakan, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD, dilaksanakan setiap lima tahun sekali,” tutur pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, kepada wartawan, Minggu (27/2/22).

Menurutnya, ketentuan-ketentuan itu berkaitan erat dengan masa jabatan anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Setelah lima tahun sejak dilantik, masa jabatan penyelenggara negara itu berakhir dengan sendirinya.

Penegasan ini disampaikan Yusril, menyusul sejumlah pejabat negara dan petinggi partai politik yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Dia pun bertanya-tanya, jika ditunda melebihi batas waktu lima tahun, lalu atas dasar apa para penyelenggara negara itu menduduki jabatan dan menjalankan kekuasaannya.

Menurutnya, tidak ada dasar hukum yang mengatur itu. Jika dipaksa diundur, maka semua penyelenggara negara, mulai Presiden dan Wakil Presiden, anggota  MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah ilegal alias tidak sah atau tidak legitimate.

“Jika para penyelenggara negara itu semuanya ilegal, maka tidak ada kewajiban apapun bagi rakyat untuk mematuhi mereka. Rakyat akan jalan sendiri-sendiri menurut maunya sendiri. Rakyat berhak untuk membangkang kepada presiden, wakil presiden, para menteri, DPR, DPD, juga MPR. Rakyat berhak menolak keputusan apapun yang mereka buat, karena tidak sah, bahkan ilegal,” tegasnya.

Pada kondisi itu, penyelenggara negara (eksekutif) yang masih legal di tingkat pusat tinggal Panglima TNI dan Kapolri. Kedua penyelenggara negara ini hanya dapat diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan pertimbangan dan persetujuan DPR.

“Bagaimana cara menggantinya, presiden dan DPR saja sudah tidak sah dan ilegal,” lanjutnya.

Baginya, sejauh ini alasan untuk menunda pemilu hanya satu. Yakni ingin memperpanjang masa jabatan.

“Hanya satu alasan: rakus dan tamak, ingin berkuasa terus. Siapa?” tutup anggota Komisi III DPR RI itu, seperti dikutip dari rmol.id.