NOTULA – Terkait maraknya tuduhan makar, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI)-LBH Jakarta, Asfinawati, menjelaskan, dalam KUHP asli yang bersumber dari Belanda, makar merupakan Anslaag, yang berarti serangan.

“Maka dari itu, dikatakan makar apabila ada serangan atau percobaan serangan. Kalau tidak ada upaya melakukan serangan, ya bukan makar,” kata Asfinawati, di kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/5).

Masih menurut Asfinawati, penggunaan terminologi makar oleh pemerintah melalui Polri terhadap orang-orang yang berbeda pendapat sebagai makar, jelas sangat membahayakan.

“Karena makar itu punya dimensi yang berat, mau memberontak, menggulingkan pemerintahan, mau menyerang,” rincinya, seperti dikutip dari rmol.co.

Seharusnya, sambung dia, jika ada pelanggaran hukum, pemerintah tidak gampang mengecap orang ataupun kelompok ingin berbuat makar, melainkan harus memakai pasal-pasal sesuai UU yang ada.

“Kalau ternyata tidak ada, ya dibebaskan, jangan sampai menggunakan pasal makar sembarangan,” pungkasnya.