Yandri: Ada Kebohongan Sistematis Soal Meikarta

Nasional

NOTULA – Kesaksian Bupati Bekasi (nonaktif), Neneng Hasanah, dalam sidang kasus suap izin proyek Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung, membuat heboh, setelah dia menyebut nama Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

Pada persidangan itu, Neneng menyebut politisi senior PDIP itu pernah meminta bantuan terkait Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) untuk proyek Meikarta.

Menanggapi itu, Ketua DPP PAN, Yandri Susanto, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas keterlibatan Tjahjo Kumolo.

Mencuatnya nama Tjahjo, sambung Yandri, menyiratkan adanya kebohongan sistematis yang dilakukan pemerintah dalam proyek itu.

“Berarti ada kebohongan yang dibangun secara sistematis dari pemerintah saat ini, dan ini harus diungkap,” tegas Yandri, saat ditemui di sela-sela pidato kebangsaan Prabowo Subianto di JCC, Jakarta, Senin (14/1) malam.

Dugaan anggota Komisi II DPR itu didasari, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pernah menyatakan proyek Meikarta sudah tidak ada masalah.

Ternyata Luhut berbohong, karena kini terbukti proyek Lippo Group itu bermasalah. Pernyataan-pernyataan pemerintah tentang Meikarta, sambungnya, seperti menutup-nutupi sesuatu.

“Itu kita lihat dari pernyataan-pernyataan pemerintah mulai dari Pak Luhut yang menyatakan dulu sudah sangat aman perizinannya, tidak ada masalah, ternyata ada masalah,” pungkasnya, seperti dikutip dari rmol.co.