NOTULA – Pemerintah disarankan memperkuat fungsi kehumasan lembaga-lembaga pemerintahan. Itu lebih baik daripada membentuk tim hukum untuk mengawasi tokoh-tokoh masyarakat seperti disampaikan Menkopolhukam Wiranto (Senin, 6/5).

Membentuk tim untuk mengamati pernyataan-pernyataan tokoh masyakarat justru dapat dianggap seperti keinginan mengembalikan negara ke ‘era ditaktor’.

Demikian disampaikan pakar hukum pers, Wina Armada Sukardi, dalam keterangannya, Selasa (7/5), seperti dikutip dari rmol.co. Menurut Wina, fungsi public relation sebagain besar lembaga penyelenggara negara memang sangat buruk.

Di tengah hiruk pikuk jutaan informasi yang setiap hari berseliweran, seringkali para humas pemerintah seperti terkesan tidur. Humas-humas departemen dan lembaga-lembaga negara seakan tak peduli dengan perkembangan yang ada.

“Mereka bagaikan tidak terkait dengan lalu lintas informasi, apalagi dengan pergelutan gagasan-gagasan yang berkembang. Walhasil posisi mereka bagaikan ‘pemadam kebakaran’,” jelas Wina.

“Baru setelah ada kasus ‘heboh’, mereka sibuk ‘memadamkan’ isu yang berkembang. Hanya sedikit humas yang baik publik relationnja, misal KPK dan polisi, selebihnya perlu ‘dibangunkan’,” sambungnya.

Dia juga mengatakan, tidak dipungkiri, dalam proxy war, kemajuan teknologi informasi seperti sekarang dapat dijadikan sarana yang ampuh untuk merusak bangsa.

Dalam proxy war, untuk mengalahkan sebuah bangsa tidak harus selalu memakai perang fisik, tetapi dapat melalui berbagai saluran, antara lain yang efektif untuk menghancurkan kebudayaan bangsa itu, menghilangkan indentitasnya, melakukan adu domba dan mengobarkan perang saudara sesama anak bangsa.

Juga menghancurkan nilai-nilai positif yang dimiliki bangsa itu, dan menggantinya dengan vandalisme, dan sebagainya.

“Dalam hal ini, teknologi komunikasi menjadi sarana vital. Sarana teknologi kominikasi yang cangih dapat digunakan untuk merusak dan menghancurkan bangsa kita. Karena itu, terhadap kegiatan penyebaran informasi di media sosial yang seperti itu, negara harus hadir mencegahnya, dan mengambil tindakan hukum yang perlu dan tegas,” pungks Wina.