Walikota Malang Terima Formasi PNS dari Kemenkes RI

NOTULA – Sebagai bagian dari penguatan visi Indonesia Sehat, Kementerian Kesehatan RI mendistribusikan formasi PNS dari program PTT (Pegawai Tidak Tetap) Kemenkes ke daerah.

“Ada 386 kota/kabupaten dan satu provinsi (Lampung), yang menerima distribusi formasi untuk jabatan dokter, dokter gigi dan bidan,” jelas Sekjen Kemenkes RI, Oscar Primadi, Selasa (29/3), di Jakarta.

Berdasar data Kemenkes, sambung dia, jumlah PTT Kemenkes sebanyak 43.310 orang, dan hingga 2017 sebanyak 39.090 yang telah masuk dalam formasi PNS.

Bersama 7 kepala daerah lainnya, Walikota Malang, Sutiaji, didaulat mewakili secara simbolis penyerahan PNS PTT Kemenkes oleh Menkes RI, Nila F Moeloek. Kota Malang menerima 5 formasi CPNS dengan komposisi 1 dokter, 1 dokter gigi dan 3 tenaga bidan.

“Ini tindaklanjut dari MoU antara daerah dengan Kementerian Kesehatan RI, dalam rangka optimalisasi tenaga pelayanan kesehatan dan sifatnya daerah hanya menerima serta selanjutnya memproses admininistrasi kepegawaian distribusi (CPNS) Kememkes itu untuk menjadi CPNS Daerah,” jelas Sutiaji, didampingi Kepala BKD Kota Malang, Anita Sukmawati.

Dalam catatan BKD Kota Malang, di 2017, pada proses yang sama, Kota Malang mendapat droping sebanyak 22 CPNS.

Sementara Menteri Kesehatan RI, Nila F Moeloek, mengapresiasi komitmen daerah atas MOU dengan Kemenkes. “Itu semua semata untuk mewujudkan Indonesia sehat,” tegas Nila Moeloek.

Salah satu srikandi kabinet Presiden Jokowi itu juga menyatakan, “Kita masih meributkan defisit BPJS, padahal ada yang lebih penting, yakni mendorong proses promotif dan preventif.

“BPJS overload karena data yang ada banyak mengcover untuk tindakan kuratif (pengobatan/penanganan) penyakit jantung. Ada sekitar Rp 10, 4 triliun untuk pengobatan/penanganan penyakit jantung,” tambah menteri.

Dijelaskan pula, ada 3 (tiga) yang diharapkan jadi perhatian daerah untuk menyukseskan program Indonesia Sehat. Pertama, melandingkan paradigma sehat melalui penguatan Germas (Gerakan Masyarakat Sehat, UKBM, Posyandu dan Posbindu.

Kedua, penguatan Yankes melalui PIS-PK, peningkatan Sarpras Nusantara Sehat, pendayagunaan dokter spesialis, akreditasi Puskesmas dan RS, serta yang ketiga, JKN melalui peningkatan cakupan kepesertaan.

Kegiatan penetapan penyerahan kebutuhan/formasi PNS Kemenkes ke daerah itu digelar di Grdung Sujudi Kementerian Kesehatan RI, diikuti seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (Kepala Daerah) dan Kepala BKD penerima formasi.