Wajib PCR bagi Penumpang Pesawat Dinilai Kebijakan Mundur

Nasional

NOTULA – Wajib tes PCR bagi penumpang pesawat yang diatur melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) 53/2021, kemudian diitindaklanjuti Satgas Penanganan Covid-19 lewat SE 21/2021 dinilai memberatkan masyarakat dan sebuah kemunduran.

 

Berbagai kalangan menilai kebijakan ini sebagai langkah mundur, mengingat tingkat vaksinasi nasional sudah meningkat, maka seharusnya penumpang moda transportasi udara tidak perlu lagi menggunakan PCR tapi cukup antigen.

 

Anggota Komisi V DPR RI dari F-PKB, Neng Eem Marhamah, mengaku menerima banyak keluhan terhadap aturan itu. Mereka yang ingin menggunakan moda transportasi pesawat keberatan, utamanya yang berasal dari daerah-daerah yang infrastruktur farmasinya kurang memadai.

 

“Mereka tersendat (untuk naik pesawat) dikarenakan tes PCR itu, akhirnya tiket hangus dan harus tes PCR lagi, dan menunggu hasilnya baru besok, otomatis mereka harus menginap,” kata Eem, dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema ‘Menyoal Aturan Penumpang Pesawat Wajib PCR’, di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (26/10/21).

 

Dia mempersoalkan kebijakan itu dan menganggap Inmendagri 53/2021 tak menunjukkan kemajuan, padahal kondisi pandemi di Indonesia sudah melandai dalam beberapa waktu terakhir.

 

“Saya kira Intruski Mendagri nomor 53 itu kebijakan mundur, karena pandemi sudah melandai dan kesadaran masyarakat akan vaksinasi sudah mulai banyak, mereka sudah merasakan bahwa vaksinasi itu untuk meningkatkan imunitas mereka, jadi yang vaksin sudah banyak,” ucapnya.

 

Melandainya pandemi Covid-19 seharusnya dijadikan langkah awal meningkatkan kebangkitan ekonomi nasional dan masyarakat. Tapi dengan adanya kebijakan wajib tes PCR untuk penumpang pesawat, justru merugikan industri penerbangan.

 

“Jelas ini merugikan, tidak hanya industri penerbangan, tetapi bagi pelaku ekonomi lain saya kira itu memberatkan, apalagi masyarakat menengah ke bawah,” tuturnya,

 

Dia mencatat, industri penerbangan selama pandemi ini mengalami kerugian hingga Rp 2.867 Triliun, setara dengan keuntungan selama 9 tahun untuk industri penerbangan secara global.

 

“Berat juga, apalagi tak semua orang bisa masuk industri penerbangan ini, ditambah persyaratan PCR, padahal sebelumnya ada antigen, kenapa saat melandai justru wajib PCR?” tutupnya