Wajar, Kasus Ahmad Dhani Bikin Publik Gelisah dengan Penanganan Hukum

Nasional

NOTULA – Integritas penegakan hukum di Indonesia saat ini benar-benar diuji, menyusul vonis 1,5 tahun penjara untuk kasus yang menimpa Ahmad Dhani. Dan itu membuat publik gelisah.

Demikian dikemukakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menanggapi vonis penjara 1,5 tahun yang dijatuhkan kepada Ahmad Dhani dalam kasus ujaran kebencian.

“Sebagaimana halnya pandangan sejumlah ahli hukum pidana, saya berpandangan, tuduhan ujaran kebencian yang disangkakan kepada saudara Ahmad Dhani sangat prematur dan dipaksakan. Kasus itu lebih bermakna politis ketimbang hukum,” katanya, dalam akun Twitter pribadi, Selasa (29/1).

Ahmad Dhani sulit disebut telah melakukan sentimen berbau SARA. Sebab, secara sosiologis pentolan Dewa 19 itu hidup di tengah keluarga yang memiliki keberagaman.

Sebab itu Fadli menilai pernyataan Dhani yang dipersoalkan, sepenuhnya merupakan pendapat politik. Hanya saja, Dhani melontarkannya dengan gaya sarkastik.

Dia yakin, kasus Dhani membuat publik menjadi gelisah dengan penanganan hukum di era Presiden Joko Widodo. Sebab, hukum tidak lagi tunduk pada rasa keadilan publik, tapi pada selera kekuasaan.

“Berkali-kali Dhani dijerat berbagai tuduhan dan aduan, mulai kasus makar hingga persekusi, namun ia kemudian dijadikan terdakwa untuk kasus ujaran kebencian,” sambungnya.

Sementara mayoritas ahli hukum pidana, kata Fadli, menilai ujaran kebencian bukan merupakan suatu pendapat. Ujaran kebencian merupakan upaya seseorang untuk melekatkan predikat tertentu terhadap seseorang atau kelompok.

“Cuitan Ahmad Dhani di akun media sosialnya adalah sebuah pendapat dan sikap politik. Dia tak pernah menyebut nama atau merujuk kepada entitas SARA tertentu,” pungkas wakil ketua DPR itu, seperti dikutip dari rmol.co..