Wahyu: ASN Harus Netral!

Malang Raya

NOTULA – ASN (Aparatur Sipil Negara} harus bebas dari intervensi politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat MM, pada webinar bertajuk Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Netralitas ASN 2020, Rabu (18/11/20).

“Tak jarang konfrontasi politik membawa ASN pada posisi dilematis, dikhawatirkan berdampak pada produktifitas sebagai anggota Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia). Pengabdian Korpri bukan untuk kepentingan individu, kelompok dan golongan, tapi hanya kepada masyarakat dan negara Indonesia” papar Wahyu, sapaan akrabnya.

Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Malang itu merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 ayat 1, yang menyebutkan, ASN harus bebas dari intervensi politik.

Selanjutnya dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, juga mengamanatkan bahwa ASN harus memiliki integritas, netralitas dan profesionalitas pelayanan publik yang baik bagi masyarakat.

Harapannya, upaya mewujudkan netralitas dan integritas ASN ini tidak hanya terbatas melalui kegiatan Pilkada saja, tapi secara berkelanjutan.

“Sebelumnya kami sudah sosialisasi netralitas melalui webinar pula. Ketua OPD (organisasi perangkat daerah) dan camat juga diminta memasang simbol dan banner netralitas. Kegiatan-kegiatan itu menjadi penguat netralitas ASN,” tutur Wahyu menutup sambutannya.