Varian Baru Corona Masuk, Pemerintah Jangan Kecolongan Lagi

Nasional

NOTULA – Pemerintah diminta tidak kecolongan lagi mengantisipasi penyebaran varian corona baru. Pentingnya transparansi informasi dan kesigapan pemerintah untuk melakukan 3T (Tracing, Testing, Treatment) harus ditekankan lagi.

Demikian harapan anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf, menanggapi temua dua kasus varian baru corona B117 di Indonesia. Virus ini disebut lebih menular, karena mengalami proses replikasi lebih cepat di dalam tenggorokan. Bahkan, tingkat kematian dari virus ini 30 persen lebih, akibat virologi tinggi.

“Berkaca dari evaluasi 1 tahun belakangan, sudah saatnya pemerintah menghilangkan ego sektoral antar kementerian/lembaga. Perkuat peran BNPB selaku leading sector, manfaatkan data akurat untuk telurkan kebijakan saintifik dan berdampak,” kata Bukhori kepada wartawan, Minggu (7/3/21).

Dia juga mengatakan, di samping langkah taktis, ada langkah moral yang juga tidak kalah penting. Pemerintah harus tegas dan konsisten menghadirkan teladan yang baik dalam penerapan protokol kesehatan (Prokes).

“Berkaca pada insiden kerumunan di Maumere NTT, beberapa waktu lalu, saat kunjungan kerja presiden, saya sangat menyesalkan hal itu bisa mudah terjadi dan seolah tidak ada antisipasi,” tegasnya.

Pemerintah, lanjut Bukhori, dituntut konsisten dan memberikan contoh baik bagi masyarakat. Insiden di NTT contoh kurang elok, apalagi dilakukan seorang kepala negara yang semestinya terdepan dalam memberi contoh konsistensi antara kata dan perbuatan.

Di sisi lain, Ketua DPP PKS ini juga menganggap pemerintah seolah kehilangan arah dan fokus dalam menangani krisis pandemi akibat sederet kegaduhan di tengah masyarakat yang justru ditimbulkan internal istana.

Seperti dikutip dari RMOL.id, dia mengutarakan kekhawatirannya, bahwa akan sulit bagi bangsa Indonesia untuk keluar dari krisis Kesehatan, bila pengelolaan negara terus dikerjakan dengan cara yang morat-marit.

“Pemerintah harus berhenti menebar sensasi dengan narasi yang tidak bermutu. Rakyat butuh kebijakan yang bermutu. Bukan yang keliru, sehingga bikin gaduh,” tutupnya.