Vaksinasi Mandiri, KPK Diminta ‘Pelototi’ Pengadaan Vaksin

Nasional

NOTULA – Kritik program vaksinasi mandiri (vaksinasi gotong royong) pendanaan swasta terus berlanjut. Masyarakat penolak vaksinasi mandiri, yakni Koalisi Vaksin untuk Semua (KVS) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi perhatian ekstra karena rawan ‘kebocoran’.

“Kami sudah audiensi dengan KPK, mereka memahami adanya celah-celah ‘kebocoran’ yang dapat merugikan negara dan publik,” kata Irma Hidayana, salah satu inisiator KVS, Senin (8/3/21).

KVS juga aktif memberi edukasi pada kelompok-kelompok serikat pekerja dan paguyuban karyawan di berbagai perusahaan. Temuan KVS di lapangan, sebagian pekerja merasa ragu vaksinasi mandiri bisa dilakukan secara merata di semua perusahaan.

Seorang tokoh serikat pekerja yang ditemui Irma, menyebutkan, masih ada perusahaan yang selama ini kurang melindungi hak karyawan yang terkena Covid-19. Perusahaan-perusahaan itu, katanya, bukan saja tidak mau mengganti biaya tes swab karyawan, juga menggolongkan isolasi mandiri karyawan sebagai cuti di luar tanggungan.

“Praktek-praktek itu sangat merugikan karyawan. Ironisnya, di antara perusahaan yang melakukan hal itu ada pula yang berbentuk BUMN,” jelas doktor bidang kesehatan masyarakat lulusan Columbia University itu.

Praktek perusahaan yang merugikan karyawan pengidap virus corona itu yang membuat sebagian karyawan pesimis vaksinasi mandiri dapat terlaksana dengan adil.

Logikanya, jika perusahaan pelit mengeluarkan uang bagi tes swab karyawan yang terindikasi terinfeksi Covid-19, apa iya mereka mau mengeluarkan uang untuk belanja vaksin bagi seluruh karyawan?

“Apalagi, menurut informasi yang beredar, harga vaksin Covid-19 itu berkisar antara Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta per dosis lho,” tandas Irma, seperti dikutip dari RMOL.id.