UU Ormas 2017, Senjata Rezim Berangus Demokrasi

Nasional

NOTULA – Saat ini publik kembali menyorot keberadaan Undang Undang Ormas 2017, menyusul pembubaran sekaligus pelarangan seluruh aktivitas organisasi kemasyarakatan (Ormas) Front Pembela Islam (FPI).

UU Ormas 2017 yang mengubah UU Ormas 2013 itu seolah menjadi senjata ampuh bagi rezim untuk memberangus pihak-pihak yang tak sejalan dengan mereka.

“UU Ormas 2017 memperpendek peringatan tertulis (hanya 1x), menghilangkan peran Pemda dan mempermudah pembubaran (tanpa peran MA & proses pengadilan),” tutur Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf, Sabtu (2/1/21).

“Sebenarnya UU 2017 ini cocoknya untuk situasi perang dan darurat. Tpi kini jadi senjata ampuh bagi rezim untuk memberangus demokrasi dan Ormas-ormas yang tidak disukai rezim,” sambungnya.

Gde Siriana juga mengingatkan, UU Ormas 2017 dapat digunakan oleh rezim kapanpun, untuk memberangus Ormas yang tidak disukai (tidak sejalan) dengan rezim.

Sesungguhnya itu peringatan, Ormas-ormas yang saat ini bergembira karena disayang penguasa, pada akhirnya bisa juga dibubarkan, saat rezim menganggap mereka berada di sisi yang berlawanan.

“Karena UU tak kenal nama pembuat dan pendukungnya, dia hanya tahu kapan bisa digunakan penguasa, siapapun penguasanya” jelasnya, seperti dikutip dari RMOL.id.

Dengan UU Ormas 2017, Ormas-ormas yang lebih tua dari Republik ini, seperti Muhammadiyah & NU, bisa saja dibubarkan dalam hitungan hari, jika rezim berikutnya juga sama.

“Bila rezim berikutnya juga tidak suka dikritik dan ternyata masih bagian dari hegemoni kapital para cukong yang dijaga para bandit berseragam dan perampok berlencana,” pungkasnya.