UU ITE Batal Revisi, Tanda Gagal Pahami Kemauan Anak Muda

Nasional

NOTULA – Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, berpendapat, pemerintahan Joko Widodo dan DPR RI dianggap gagal menyerap aspirasi kalangan anak muda dalam mewujudkan demokrasi yang sehat.

Kegagalan itu ditandai batalnya Jokowi mewujudkan revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), padahal berdasar hasil survei Indikator Politik Indonesia, 53,7 persen anak muda setuju UU ITE direvisi demi kebebasan berpendapat.

“Batalnya revisi UU ITE oleh pemerintah dan DPR itu menandakan bahwa DPR dan pemerintah gagal menyerap aspirasi masyarakat, terutama kalangan anak muda,” kata pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, Senin (22/3/21).

Pada bagian lain, Ujang juga menyorot keberadaan staf khusus (Stafsus) Presiden yang berasal dari kalangan milenial, yang dianggap hanya pajangan, karena tidak bisa menjembatani aspirasi anak muda Indonesia.

“Staf khusus milenial itu harusnya hadir dan ada untuk menjadi bagian dari solusi kalangan milenial Indonesia, jadi bukan hanya aksesoris istana,” pungkasnya.

Hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia menyebutkan, 53,7 persen anak muda Indonesia menilai UU ITE perlu direvisi, untuk menjamin kebebasan masyarakat mengemukakan pendapat.

“Sekitar 24,1 persen berpendapat UU ITE tidak perlu direvisi, agar orang tidak berlaku sesukanya. Sisanya 18,6 persen tidak menjawab,” jelas Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, Minggu (21/3/21).

Dalam survei itu, mayoritas anak muda Indonesia, atau sebesar 41,6 persen, menilai, tindakan saling melaporkan dengan dasar UU ITE adalah hal yang tidak baik.

“Namun, sekitar 32,3 persen menilainya baik, dan 26,1 persen tidak menjawab,” tuturnya, seperti dikutip dari RMOL.id.