UU Corona Resmi Digugat ke MK, ProDEM: Kami Tetap Bersama Rakyat

Nasional

NOTULA – Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) mengajukan permohonan judicial riview ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan UU 2/2020 tentang Penetapan Perppu 1/2020.

Seperti diketahui, Perppu No1/2020 terkait Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penaganan Pandemik Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi UU terhadap UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketua Majelis ProDEM, Iwan Sumule, mengatakan, pihaknya menolak pengesahan UU 1/2020 karena berpotensi melanggar konstitusi. Ada beberapa pasal yang cenderung bertentangan dengan UUD 1945.

Pasal yang cenderung bertentangan dengan UUD 1945 terkait kekuasaan pemerintah dalam penetapan APBN yang mereduksi kewenangan DPR, kekebalan hukum, dan terkait kerugian keuangan negara.

Misalnya Pasal 12 Ayat 2, menyatakan, bahwa perubahan postur dan/atau rincian APBN dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara hanya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden. Ini dinilai menghilangkan kewenangan serta peran DPR dan membuat APBN tidak diatur dalam UU atau yang setara.

“UUD 1945 Pasal 23 ayat 1 menyatakan, bahwa kedudukan dan status APBN adalah UU yang ditetapkan setiap tahun. Kemudian, RAPBN harus diajukan oleh Presiden untuk dibahas dan disetujui oleh DPR sebagaimana ditegaskan Pasal 23 ayat 2 dan ayat 3 UUD RI Tahun 1945,” tegas Iwan Sumule seperti dikutip dari rmol.id, Jumat (5/6/20).

Iwan juga menjelaskan, Pasal 27 ayat 2 Perppu menyatakan bahwa anggota KSSK, sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu, tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mencermati terkait batas atas defisit yang tidak ditentukan akan mereduksi prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara. Pasal 2 menetapkan batasan defisit anggaran yang melampaui 3 persen dari PDB.

Klausul dalam Perppu itu hanya menyebutkan melampaui 3 persen dari PDB, tetapi tidak menjelaskan batas atas.

“Tidak adanya batas atas dalam penentuan defisit APBN terhadap PDB, berpotensi menjadi tidak terkontrol dan dapat membuat belanja APBN menjadi tidak prudent atau memenuhi unsur kehati-hatian dan membengkaknya utang. Aturan ini juga berisiko dimasuki kepentingan-kepentingan belanja lain yang tidak tepat dan tidak perlu. Batas atas defisit diperlukan agar ada kepastian hukum, dan agar risiko keuangan akibat defisit menjadi terukur dan managable,” ucap dia.

Dia juga mengigatkan bahwa skema bail-out selalu berpotensi melahirkan skandal penyimpangan kekuasaan keuangan negara atas penanganan krisis yang telah menimbulkan biaya yang besar dan telah mengingatkan publik atas trauma krisis ekonomi 1997-1998.

Penyimpangan itu telah membebani negara lebih dari Rp 650 triliun ditambah dengan beban bunganya. Beban berat ini kemudian ditanggung oleh rakyat secara keseluruhan melalui beban pajak dan inflasi yang berkelanjutan.

Sementara, segelintir kelompok konglomerat menikmati kebijakan yang tidak adil dari fasilitas BLBI dan obligasi rekap dan tetap menjadi penguasa modal paska reformasi sampai sekarang.

“Mereka tetap memiliki privilege menjadi oligarki ekonomi dan modal yang bahkan mempengaruhi lanskap sosial dan politik hari ini,” tambah Iwan Sumule.

Terakhir, ProDEM menolak semua skema bail-out dari keuangan negara atas kerugian perusahaan swasta, baik bank maupun lembaga keuangan. “Demi rakyat dan bangsa, kami tetap bersama rakyat meneguhkan jalan perubahan dan perbaikan bangsa ini,” tutup Iwan.