Usulan UU Anti Oligarki Mengemuka

Nasional

NOTULA – Berbagai elemen masyarakat harus melawan secara luas terkait ambisi dan kepentingan segelintir elite yang menyuarakan penundaan Pemilu 2024. Jika tidak, wacana itu bisa dilegalkan melalui instrumen negara. Selain itu, UU Anti Oligarki juga mendesak dilakukan.

Pesan itu disampaikan Ketua Umum (Ketum) Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Agus Jabo Priyono, menanggapi wacana penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan tiga ketua umum partai politik koalisi pemerintah.

“Beberapa kali saya menyampaikan, wacana itu merupakan pertemuan tiga kepentingan besar di republik ini, yaitu partai politik koalisi pemerintah, istana dan oligarki,” jelas Agus Jabo, seperti dikutip dari rmol.id, Rabu (2/3/22) malam.

Kepentingan dan keterlibatan istana pada bergulirnya wacana penundaan Pemilu 2024, kata Agus, juga sudah diakui politisi dari Parpol yang mulai merapat ke arus kekuasaan, meski sebelumnya partai itu berada di jalur oposisi.

“Politisi itu menyebutkan, isu penundaan Pemilu 2024 digulirkan ke publik atas permintaan salah satu menteri super power dan disetujui penguasa istana. Terkait kebenaran informasi itu, tentu saja rakyat masih menunggu tanggapan pihak-pihak yang bersangkutan,” katanya.

Dia juga menyoroti kabar bahwa sebelum wacana penundaan Pemilu 2024 digulirkan para Ketum Parpol koalisi pemerintah, isu ini sempat juga disinggung salah satu menteri dalam kabinet.

Menteri itu menyampaikan, para pengusaha nasional menghendaki kontestasi politik lima tahunan ditunda beberapa tahun, dengan alasan pemulihan ekonomi, setelah dihajar pandemi Covid-19.

“Kita bisa menyimpulkan bahwa wacana penundaan Pemilu 2024 sebenarnya rencana istana yang didukung pengusaha. Selanjutnya Parpol berperan memuluskan rencana itu,” tambahnya.

Bila itu semua benar adanya, kata dia, diyakini ada hal besar yang sedang dipertaruhkan oleh pengusaha, sampai harus menunda Pemilu, padahal jelas-jelas menabrak konstitusi UUD 1945.

“Maka, ambisi dan kepentingan segelintir elite yang menguasai sumber daya ekonomi maupun politik itu harus mendapatkan perlawanan luas dari masyarakat. Jika tidak, wacana itu akan dilegalkan melalui instrumen negara,” tegasnya.

Segelintir elite itu memiliki pengalaman, yakni berhasil mengesahkan UU Minerba dan Omnibus Law, meski mendapat perlawanan dari berbagai elemen masyarakat. “Padahal saat itu rakyat sedang mempertaruhkan hidupnya untuk segera pulih akibat diporak-porandakan pandemi.”

“Bila fakta politiknya demikian, masyarakat dipaksa setuju dengan apa yang mereka putuskan. Ini ironis, di tengah sulitnya kehidupan rakyat, ditambah naiknya harga kebutuhan pokok, polemik JHT, BPJS dan lainnya, demokrasi hanya jadi alat oligarki,” katanya lagi.

Demokrasi yang dikuasai oligarki dianggap semakin menjauhkan masyarakat dari keadilan dan kesejahteraan, sehingga tata ulang sistem ekonomi dan politik menjadi kebutuhan mendesak.

Mestinya, menurut Agus, sistem politik harus membuka seluas-luasnya partisipasi rakyat dengan cara mempermudah pendirian partai politik dan kepesertaannya dalam Pemilu, menghapus parlementary threshold maupun presidential threshold.

Di sektor ekonomi, sambungnya, sumber daya yang dikuasai segelintir orang harus dibatasi dengan membuat UU anti oligarki, memperkuat posisi ekonomi masyarakat dengan mengembangkan UMKM dan Koperasi.

Agar rakyat mandiri serta berdaulat dengan membangun swakarsa, swadaya dan swasembada ekonomi.

“Yang kuat harus dibatasi, yang lemah harus dilindungi dan dikembangkan. Negara bertugas membuat aturan dalam bentuk regulasi dan instrumen pendukungnya. Dengan begitu, cita-cita adil makmur akan terwujud. Demokrasi harus betul-betul dari, oleh dan untuk rakyat,” pungkasnya.