Ungkap Korupsi Pejabat, KPK Intensifkan Whistleblower System

Nasional

NOTULA – Untuk menguak sejumlah kasus korupsi yang melibatkan pejabat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengintensifkan “whistleblower system”.

Peran “whistleblower system” dinilai penting untuk memberikan laporan adanya tidak pidana korupsi ke KPK.

“Whistleblower system ini memanfaatkan orang dari internal maupun masyarakat dari luar untuk memberikan laporan kepada kami. Ini kontrol yang baik sekali,” kata Ketua KPK, Agus Raharjo, Minggu, (9/12).

Menurut dia, mekanisme “whistleblowing system” secara resmi mulai dioperasionalkan, sekaligus menandai peringatan Hari Antikorupsi Internasional, 9 Desember 2018.

Agus juga mengatakan, sistem itu bisa memanfaatkan sejumlah instrumen penegakan hukum yang kini disediakan negara, seperti Kejaksaan Agung, Polri, KPK, dan Ombudsman, sesuai tingkatan kasus yang akan diselesaikan.

“Tinggal ‘whistleblowing system’ ini mau buat laporan ke mana, ada yang selesai di tingkat daerah, kalau maju lebih besar lagi bisa diselesaikan ke daerah, Polri, KPK, Kejagung, Ombudsman, dan lainnya. Silakan pilih mekanisme itu,” ujarnya.

Agus juga mengungkapkan operasi tangkap tangan terhadap oknum pejabat di daerah pada 2018 tercatat lebih banyak dari tahun sebelumnya, akibat adanya sejumlah peluang yang dimanfaatkan oknum pejabat dalam melakukan tindakan korupsi.

Sistem dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik harus terus-menerus diperbaiki, guna mempersempit peluang tindakan korupsi para pelakunya. Agus memberi contoh saat Pemilu, saat sejumlah calon kepala daerah butuh biaya sangat mahal untuk menang.

“Supaya masyarakat dan pejabatnya selalu mawas diri. Pejabat publik ini pertanggungjawabannya kepada rakyat, ke depan harus terus dilakukan pencegahan (korupsi),” pungkasnya.