TP3: Penanganan Kasus Kematian 6 Laskar FPI oleh Komnas HAM Jauh dari Harapan

Nasional

NOTULA – Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) 6 warga sipil (Laskar FPI) menilai penanganan kasus itu oleh Komnas HAM masih jauh dari harapan. Bahkan cenderung berlawanan dengan kondisi objektif dan fakta-fakta di lapangan.

Sebab itu, TP3 akan melakukan advokasi hukum dan HAM berkelanjutan, agar kasus pembunuhan 6 warga sipil (Laskar FPI) terungkap jelas, dan pelakunya diadili sesuai hukum yang berlaku.

TP3 juga melihat pihak kepolisian tidak konsisten. Tampak dari keterangan Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran, pada 7 Desember 2020, yang mengatakan 6 laskar FPI tewas dalam baku tembak, karena melakukan penyerangan terhadap jajaran Polri yang sedang menjalankan tugas penyelidikan kasus Habib Rizieq Shihab (HRS).

Namun, pada 14 Desember 2020, Polri menyatakan, 2 laskar FPI tewas dalam baku tembak dan 4 lainnya ditembak, karena berupaya merebut pistol petugas di dalam mobil.

“Polisi terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri, Brigjen Andi Rian, saat itu.

Dari kompilasi infomasi yang dilakukan, TP3 menemukan fakta bahwa laskar FPI tidak memiliki senjata, tidak pernah melakukan penyerangan, dengan demikian tidak mungkin terjadi baku tembak.

“TP3 meyakini, yang terjadi adalah pembunuhan dan pembantaian yang patut diduga telah direncanakan sebelumnya. Apa pun alasannya, tindakan aparat polisi sudah melampaui batas dan di luar kewenangan, menggunakan cara-cara kekerasan di luar prosedur hukum dan keadilan alias extrajudicial killing,” papar pernyataan tertulis TP3 kepada redaksi, Kamis (21/1/21).

TP3 juga menilai tindakan aparat polisi itu merupakan bentuk penghinaan terhadap proses hukum dan pengingkaran atas azas praduga tidak bersalah dalam pencarian keadilan, bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, dan peraturan yang berlaku.

Sebab itu, TP3 mengutuk dan mengecam keras para pelaku pembunuhan, termasuk atasan dan pihak-pihak terkait. TP3 menuntut pelakunya diproses hukum secara adil dan transparan.

TP3 juga meminta pertanggungjawaban Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin pemerintahan atas tindakan sewenang-wenang aparat dalam kasus pembunuhan itu.

Dijelaskan juga, pada konferensi pers 8 Januari 2021, Komnas HAM menyatakan, 2 mobil laskar FPI menghalang-halangi tugas polisi yang mengintai HRS, sehingga terjadi bentrok hingga menyebabkan 2 laskar tewas. Sementara penembakan 4 laskar FPI lainnya dinyatakan sebagai unlawfull killing.

Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, saat itu mengatakan, 4 orang itu meninggal saat berada dalam penguasaan kepolisian.

“Maka peristiwa itu adalah pelanggaran HAM, karena tidak ada upaya lain untuk menghindari jatuhnya korban,” ucap Anam, seperti dikutip dari RMOL.id.

Atas pernyataan itu, TP3 memastikan kematian 6 laskar FPI oleh aparat negara tidak sekadar pembunuhan biasa dan dikategorikan sebagai pelanggaran HAM biasa, sebagaimana dinyatakan oleh Komnas HAM.

Sehingga, TP3 menegaskan, tindakan aparat negara yang diduga melakukan pengintaian, penggalangan opini, penyerangan sistemik, penganiayaan, dan penghilangan paksa sebagian barang bukti, merupakan kejahatan kemanusiaan yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime Against Humanity).

TP3 menilai, pembunuhan 6 laskar FPI merupakan pelanggaran terhadap Statuta Roma dan Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment yang telah diratifikasi melalui Undang Undang No 5 Tahun 1998. Karena itu, proses hukumnya harus dilakukan melalui Pengadilan HAM sesuai Undang-Undang No 26 Tahun 2000.

Menurut TP3, penyerangan sistematis terhadap warga sipil yaitu 6 Laskar FPI merupakan tindakan tidak manusiawi yang dengan sengaja menyebabkan penderitaan berat atau luka berat pada tubuh atau untuk kesehatan mental atau fisik.

Ada hal lain yang disesalkan TP3. Sampai saat ini, Pemerintah Republik Indonesia belum memberikan pertanggungjawaban publik atas peristiwa pembunuhan 6 Laskar FPI. Hingga kini tidak juga menyampaikan permintaan maaf atau belasungkawa kepada keluarga mereka.

“Bagi kami, ini satu pengingkaran terhadap hak-hak korban dan keluarga yang semestinya dijamin oleh negara seperti terkandung dalam UU No 13 Tahun 2006 jo UU No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,” tutup pernyataan sikap TP3.

Anggota Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) 6 warga sipil (Laskar FPI) terdiri dari sejumlah tokoh nasional, di antaranya Amien Rais, Abdullah Hehamahua, Busyro Muqoddas, Marwan Batubara, Muhyidin Djunaedi, Firdaus Syam, hingga Abdul Chair Ramadhan.