Tolak Perpres Investasi Miras, KAMI: Bukti Pemerintah Gagal

Nasional

NOTULA – Setelah sejumlah elemen masyarakat menolak, giliran Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) juga mendesak pemerintah membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) No 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang di dalamnya mengatur investasi minuman keras (Miras).

“Batalkan Perpres 10/2021 yang mengizinkan investasi miras,” tegas Presidium KAMI, Din Syamsuddin, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (2/3/21).

Menurut Din Syamsuddin, tuntutan KAMI didasarkan pada tiga alasan. Pertama, KAMI menilai Perpres itu bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28H ayat 1 yang menyatakan bahwa ‘setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin’.

“Kesejahteraan batin dapat diartikan sebagai rasa aman dan nyaman rakyat Indonesia dari ancaman kecanduan dan kematian akibat minuman keras,” tegasnya.

Kedua, Perpres Miras menimbulkan kemudharatan jauh lebih besar daripada manfaat. Menurut WHO, minuman keras mengandung racun dan zat-zat psikoaktif yang menimbulkan ketergantungan. Konsumsi alkohol menjadi penyebab lebih dari 200 kondisi penyakit dan cedera.

Miras menyebabkan 13,5 persen dari total kematian dan cedera pada kelompok usia produktif 20 hingga 39 tahun. Secara umum, konsumsi alkohol berkontribusi atas 3 juta kematian setiap tahun di seluruh dunia (WHO 2021).

“Konsumsi alkohol juga menyumbang kenaikan tingkat kejahatan, seperti pencurian, perampokan, pemerkosaan dan sebagainya (Humas Mabes Polri, 14/11),” tuturnya, seperti dikutip dari RMOL.id.

Kemudharatan Miras mendorong hampir semua pemerintahan di dunia mengurangi konsumsi alkohol. Analisis paling cermat atas konsumsi alkohol di seluruh dunia, dengan menggunakan data studi Global Burden of Diseases, Injuries and Risk Factors (GBD), yang dilakukan pada 2016 dan mencakup 195 negara dan wilayah, menyimpulkan, alkohol berbahaya, bahkan bila dikonsumsi hanya setetes.

“Maka zero alcohol consumption menjadi gerakan sebagaimana dunia melawan kebiasaan-kebiasaan buruk rokok dan kegemukan,” tegas mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu.

Din juga menambahkan, dengan adanya Perpres itu, industri Miras bakal semakin merebak. Produk-produk Miras pun akan membanjiri pasar, karena harganya akan menjadi semakin terjangkau bahkan bagi penduduk pedesaan.

Akibatnya, bukan saja kesehatan masyarakat akan semakin memburuk, tetapi ketimpangan ekonomi akan semakin menyeruak.

“Kondisi yang digambarkan di atas, merisaukan pada provinsi yang secara khusus menjadi target, yaitu Bali, NTT, Maluku dan Papua. Kecuali Bali, ketiga provinsi lain memiliki angka harapan hidup yang termasuk terendah di Indonesia, rata-rata 65 dibanding 70 angka rata-rata nasional,” tutupnya.

Bukti Pemerintah Gagal

Diesbutkan juga, pemberian izin produksi Miras secara terbuka adalah kebijakan ekonomi yang sangat buruk dan ceroboh. Jenis investasi ini sangat kontradiktif, kontraproduktif, rawan penyimpangan dan sulit dikendalikan, serta belum tentu dapat menghasilkan pemasukan dana yang banyak bagi negara.

KAMI menilai, jika pendapatan yang diharapkan berasal dari cukai Miras, maka nilainya akan tetap sangat kecil, apalagi dibanding cukai rokok.

“Sedangkan dampak kerugian ekonominya boleh jadi akan lebih banyak dan sangat luas, karena meningkatnya produksi Miras akan menimbulkan masalah baru dalam berbagai persoalan sosial dalam bentuk kecelakaan, kekacauan sosial dan kejahatan kemanusiaan,” tutur Din Syamsuddin cs.

Presidium KAMI juga mengingatkan kembali tragedi di Amerika. Di mana para polisi di Chichago pada 1930-an terpaksa perang mengatasi peredaran Miras yang meluas. Baku tembak dengan peredaran Miras tak terelakkan, sehinga banyak terjadi kekacuan dan korban berjatuhan.

“Jadi Perpres 10/2021 itu sangat kontroversial, dan bukti bahwa Pemerintahan Presiden Joko Widodo gagal dan tidak mampu menjalankan amanah untuk mencari dan mengembangkan sumber- sumber pendanaan negara yang lebih bermanfaat, bermartabat dan sehat bagi bangsa Indonesia,” tutup presidium KAMI.