Tjahjo: Masih Ada 4 Juta Orang Ber-KTP Ganda

Nasional

NOTULA –  Pemutakhiran data pemilih Pemilu 2019 terus dilakukan Kementerian Dalam Negeri dan KPU. Pekan lalu, Kemendagri masih menemukan 4-5 juta pemilih dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda.

Komisioner KPU, Viryan Azis, sebelumnya memaparkan, per 15 November lalu KPU telah menyelesaikan pencatatan data pemilih sebanyak 191 juta, terdiri dari 189 juta pemilih dalam negeri dan 2 juta pemilih luar negeri, merujuk pada data pemilih di 28 provinsi yang sudah menyelesai­kan pemutakhiran data.

Dan hingga pekan lalu, KPU men­catat, ada 23 kabupaten/kota yang masih mengalami pe­nundaan pelaksanaan pemutakh­iran data pemilih. Ke-23 kabu­paten/kota itu tersebar di enam provinsi, yakni Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Sulawesi Tengah, Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Bagaimana perkembangannya hingga kini? Apakah masih banyak ditemukan KTP ganda? Berikut penuturan lengkap Mendagri Tjahjo Kumolo, seperti dikutip dari rmol.co.

Bagaimana perkembangan pemutakhiran data pemilih saat ini?
Ya saya kira data dewasa kurang lebih ada 191 juta orang. Akan tetapi kami akui perekamannya baru 97 persen karena masih ada 4 juta yang memiliki KTP ganda.

Lantas bagaimana itu un­tuk menyelesaikan persoalan pemilih yang memiliki KTP ganda?
Ya, tolonglah masyarakat proaktif ketika punya dua e-KTP atau KTP pastikan dia tinggal di mana, RT berapa, dan RW berapa itu mesti ada. Yang kedua usia dewasa tanggal 17 April nanti sudah kami rekam na­manya dan tinggalnya di mana. Tolong mulai Januari ini mereka sudah merekam e-KTP supaya mereka bisa menggunakan hak pilihnya.

Kemudian KPU sudah menda­ta karena ini kewenangan KPU. Jika Desember 2017 sudah me­nyerahkan 263 juta data yang su­dah dimilikinya, baik itu dewasa nanti akan dicoklis oleh KPU. Jadi DPT itu kewenangan penuh KPU. Jika sampai Desember diundur kami bersama Dukcapil dan tim data kami merapat ke KPU guna membantu untuk menyinkronkan nama-nama. Jangan sampai hak warga negara yang sudah dewasa tidak bisa menggunakan haknya.

Tapi hingga kini buktinya masih banyak masyarakat yang mengeluhkan dirinya belum bisa mencetak e-KTP meski dia sudah merekam dan sudah punya suket. Bagaimana itu?
Saya kira tidak ada alasan lagi kalau daerah mengatakan tidak bisa mencetak e-KTP. Toh blangkonya ada hanya karena mungkin antrean panjang, listrik mati, atau mesin eror. Seperti beberapa waktu lalu saya ke Papua mereka yang datang cukup bagus, 60 persen datang untuk merekam.

Jika mesinnya rusak dan sumber daya manusiannya tidak ada apakah bisa mencetak e-KTP di tingkat kecamatan?
Ya bisalah. Misal saja seseorang tinggal di Jakarta ataupun kebetulan lagi main ke Jakarta mau berkunjung (mengurus E-KTP) ke Dukcapil Pusat silakan. Toh di seluruh Indonesia (Dukcapil) itu ada. Setiap hari datang Jadi jika mungkin SDM di daerah sulit bisa langsung ke kami.

Terkait pemilih di luar negeri sejauh ini apakah Kemendagri sudah jemput bola untuk mendata?
Kalau di Hong Kong, Arab Saudi, dan Malaysia, tim kami sudah ke sana. Tapi memang belum maksimal baru 60 persen yang bisa datang merekam. Di kota-kota besar itu yang sulit, namun kalau di kota-kota kecil semua bisa.

Artinya masih ada yang belum terdata?
Ya yang tidak proaktif itu (yang belum terdata). Jadi yang tinggal di luar negeri tolonglah segera hubungi KBRI-nya su­paya dia bisa merekam.

Imbauan Kemendagri men­jelang Pemilu 2019 apa?
Memasuki pileg dan pilpres ini mari kita lawan yang na­manya racun demokrasi seperti SARA dan politik uang. Kedua kampanye caleg maupun timses capres jangan berujar kebencian, fitnah, dan SARA. Jadi yang seperti itu harus kita lawan.