NOTULA – Masyarakat diingatkan, kewenangan mengumumkan hasil penghitungan suara Pemilu hanya dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagaimana termaktub dalam pasal 13 huruf d, UU 7/2017 tentang Pemilu.

Sebab itu, pengamat politik dari The Habibie Center, Bawono Kumoro, mengingatkan kepada tim sukses kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden agar tidak melanggar UU itu.

“Jadi, jika mengumumkan real count, mereka bisa dinilai melanggar undang-undang,” kata Bawono di Jakarta, hari ini (Minggu, 21/4).

Dikatakan juga, klaim real count para tim sukses juga berbeda dengan quick count. Hitung cepat, sambungnya, hanya didasarkan pada sampel yang diambil dari beberapa tempat pemungutan suara (TPS), sedang real count menghitung semua suara melalui form C-1 Plano.

“Jadi, menafikan keberadaan quick count jelas bukan hal bijak. Dan lembaga-lembaga survei pembuat quick count dipastikan dapat mempertanggungjawabkan secara metodologis sesuai kaidah ilmiah,” tambahnya lagi.

Sebab itu Bawono mengimbau kepada masyarakat, juga Timses calon, agar bersabar menunggu hasil resmi dari KPU, jika merasa kurang yakin dengan hasil quick count.

Timses tidak perlu sampai mengeluarkan klaim-klaim kemenangan sendiri dan menyebut telah melakukan penghitungan internal melalui form C-1 Plano.

“KPU telah diberi amanat oleh undang-undang untuk mengumumkan hasil Pemilu secara resmi paling lambat 35 hari setelah hari pemilihan,” pungkasnya, seperti dikutip dari rmol.co.