NOTULA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta bertanggung jawab, dan bisa diseret secara hukum, karena pelaksanaan Pemilu serentak 2019 yang berlangsung pada 17 April lalu dinilai jauh dari prinsip jujur dan adil (Jurdil).

Pernyataan itu disampaikan Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional, Ismail Rumadan, yang mengatakan, pada pelaksanaan Pemilu 2019 masih terdapat banyak masalah, kesalahan dan kecurangan.

“Jadi, menurut saya masih jauh dari kata Jurdil Pemilu kali ini,” jelas Ismail kepada wartawan, Senin (22/4).

Maka, jika terjadi kesalahan, KPU tidak cukup meminta maaf ke muka publik. Sebab tanggung jawab moral dan hukum yang melekat di setiap langkah mereka begitu besar.

“Sekecil apapun, sengaja atau tidak disengaja, harus diselesaikan secara hukum. Terlebih ini menyangkut marwah demokrasi kita,” pungkas Ismail.

Seperti diketahui, melihat banyaknya kekurangan yang terjadi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan sejumlah pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah lokasi. Tidak hanya di dalam negeri, PSU juga direkomendasikan di luar negeri seperti Malaysia.

Di dalam negeri, Sumatera Barat, Bawaslu merekomendasikan PSU di 103 TPS, 20 TPS di Jawa Tengah, 112 TPS di Riau, dan beberapa tempat lainnya.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi pun menemukan 1.261 laporan kecurangan pada Pemilu 2019.