Terlampau Superior, DPR Diminta Revisi UU 21/2011 tentang OJK

Ekbis

NOTULA – Sejumlah kalangan menilai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlampau besar. Untuk itu DPR RI diminta segera merevisi UU 21/2011 tentang OJK. OJK Terlampau Superior, DPR Akan Diminta Revisi UU 21/2011

Direktur Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, menjelaskan, kewenangan lembaga yang bertugas mengawasi lembaga keuangan, bank, maupun non bank itu seperti mengambil setengah dari kerja Bank Indonesia.

Syahganda telah menggagas pembentukan OJK Watch Indonesia untuk mengawasi kinerja lembaga itu. Calon anggota legislatif dari PAN ini juga berencana menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi XI DPR RI untuk merevisi UU OJK.

“Sudah satu periode. Sekarang ini kita lihat OJK itu sudah sampai ke batas superior,” katanya di Grand Hyatt Hotel Jakarta, Rabu (5/12), seperti dikutip rmol.co.

Dia juga menerangkan, kewenangan OJK yang berlebih ini pernah diadukan peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, ke Mahkamah Konstitusi. Namun uji materi UU OJK ditolak.

Lantaran UU OJK sudah tidak bisa digugat, Syahganda memilih jalur revisi UU melalui DPR. Dia ingin ada dewan etik OJK, layaknya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau seperti kehadiran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang selalu mengawasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kalau bisa mendesak DPR untuk merevisi UU OJK baru biar ada yang bisa ngawasin kenapa tidak. Sekarang kan OJK nggak ada yang mengawasi,” pungkasnya.