Terkkait Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Pemerintah Jangan Plin-plan

Nasional

NOTULA – Meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyatakan tidak ada penghapusan daya listrik 450 VA, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR memastikan tetap mengawalnya.

CUkup beralasan, karena dalam beberapa kebijakan, pemerintah acap berubah-ubah sikap. Contohnya, pemerintah berjanji tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi, nyatanya dinaikkan.

“Faktanya, dalam beberapa kasus pemerintah plin-plan, tidak konsisten dengan ucapannya. Ini preseden buruk pemerintahan kita,” tegas Wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto, di Jakarta, seperti dikutip dari rmol.id, Jumat (23/9/22).

“Jadi PKS memastikan akan terus mencermati persoalan ini,” tandasnya.

Anggota Komisi VII DPR RI itu juga mendesak pemerintah agar konsisten menolak penghapusan listrik 450 VA, karena sangat merugikan rakyat kecil.

“Kami mendesak agar pemerintah, termasuk presiden, tidak plin-plan dalam kebijakan terkait kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, Presiden Jokowi sempat menegaskan tidak punya rencana menghapus golongan listrik subsidi 450 VA. Pemerintah juga tidak memiliki satu pun rencana mengalihkan subsidi listrik 450 VA menjadi 900 VA.

“Tidak ada. Tidak ada penghapusan untuk yang 450. Tidak ada juga perubahan dari 450 ke 900. Nggak pernah. Nggak pernah kita berbicara mengenai itu. Nggak ada,” kata Jokowi seperti disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (20/9/22).