Terkait UU ITE, Jenderal Listyo Sigit Usul Virtual Police

Nasional

NOTULA – Undang Undang Informasi dan Transaksi Elekgronik (UU ITE) kerap digunakan untuk saling lapor, dan landasan hukum UU itu kerap memicu polarisasi di masyarakat. Karena itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo lebih selektif menangani perkara.

“Undang Undang ITE yang selama beberapa hari ini kita ikuti, suasananya sudah tidak sehat lagi,” jelas Listyo, dalam arahannya di Rapat Pimpinan (Rapim) internal Polri, Rabu (17/2/21).

Kapolri meminta Direktorat Siber Bareskrim Polri segera membuat virtual police. Nantinya, kata Listyo, virtual police ini digunakan terkait penanganan kasus UU ITE.

Pada praktiknya nanti, sambungnya, virtual police lebih mengedepankan edukasi soal penggunaan ruang siber oleh masyarakat. Imbauan itu perlu dikedepankan dan disampaikan kepada masyarakat, sebelum dilakukan penindakan hukum.

“Begitu ada kalimat kurang pas dan melanggar UU ITE, virtual police yang menegur. Lalu menjelaskan bahwa kalimat itu berpotensi melanggar pasal sekian dengan ancaman hukuman sekian,” beber Listyo, seperti dikutip dari RMOL.id.

Jerat Kelompok Kritis

Secara terpisah, Badan Legislasi DPR RI mendukung wacana Presiden Joko Widodo yang meminta parlemen merevisi UU ITE, dan menghapus pasal karet yang bisa merugikan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Achmad Baidowi, kepada wartawan, menanggapi permintaan Jokowi yang ingin mengubah UU ITE.

“Pada dasarnya kami tidak keberatan, bahkan untuk menjunjung profesionalitas Polri sebagaimana disampaikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat fit and proper test di Komisi III DPR,” kata Awiek, sapaan akrabnya.

Anggota Fraksi PPP itu juga berpendapat, UU ITE perlu direvisi, lantaran telah melenceng dari tujuan utama dibentuk. “Jangan sampai UU ITE digunakan untuk menjerat orang/kelompok kritis dengan mengada-ada,” imbuhnya.

Meski begitu, dia mencatat, jika orang atau kelompok tertentu melakukan tindak pidana di dunia maya, UU ITE masih bisa digunakan.

“Tapi jika memang sudah memenuhi unsur, ya tetap bisa digunakan. Artinya harus dipilah, mana yang bisa dijerat UU ITE, dan mana yang tidak,” pungkasnya.