NOTULA – Pembentukan tim asistensi hukum oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto terus mengundang polemik. Meski dibentuk secara legal, tim itu dinilai maladministrasi, karena ada struktur kementerian di dalamnya.

Penilaian itu disampaikan Wakil Ketua Ombudsman RI, Lely Pelitasari. Dia mengatakan, pihaknya menilai ada indikasi kuat terjadinya maladministrasi dalam pembentukan tim itu.

“Kalau kita lihat, di dalam tim itu ada unsur struktural, padahal yang ditekankan justru independensi dalam konteks hasil-hasil kajiannya. Ini jadi bias persepsi,” tutur Lely, dalam diskusi bersama Iluni UI, di Salemba, Jakarta, Kamis (16/5).

Dia juga menambahkan, pihaknya tidak meragukan para ahli dan pakar yang ada dalam tim itu. Tapi ia menyayangkan adanya unsur Kementerian di dalamnya, sehingga menimbulkan bias. “Harusnya tim ini independen,” imbuhnya.

Ada empat faktor yang membuat Lely yakin terjadi maladministrasi, seperti adanya praktik melampaui kewenangan, penyalahgunaan kewenangan, munculnya konflik kepentingan, serta diskriminatif.

Dia juga menyoroti langkah Wiranto yang mengumumkan pembentukan tim itu. Menurutnya, pengumuman justru menimbulkan perang urat saraf di kalangan anak bangsa.

Karenanya, Lely mendesak adapeninjauan ulang atas pembentukan tim asistensi itu. Ia juga menyebut Presiden Joko Widodo harus melakukan koreksi atas keberadaan tim itu.

“Terakhir, dalam hal organ penanggung jawab tidak efektif menjalankan tugasnya, Presiden atau atasan langsung dapat melakukan langkah korektif sesuai kewenangan,” pungkas Lely, seperti dikutip dari rmol.co.