Terapkan UU 28/1999, Niscaya Indonesia Bebas Korupsi

Nasional

NOTULA – Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia kali ini belum menunjukkan tanda-tanda adanya kesembuhan penyakit kebanyakan birokrat dan penguasa di Indonesia. Mereka yang korup diibaratkan sakit, tapi tidak tahu, dan menuduh orang lain sakit.

“Kita tidak perlu lagi undang undang korupsi, Lapas khusus korupsi, sampai punya lembaga khusus untuk korupsi, jika para birokrasi mau sembuh dan komitmen,” kata Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha), Azmi Syahputra, Senin (10/12).

Menurut dia, mengobati penyakit korupsi hanya dengan kemauan dan bisa menerapkan UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN.

“Terapkan azas azas umum pemerintahan yang baik, itulah solusinya, ini kunci soft landing, sebelum UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi diberlakukan,” terangnya.

Dia juga menjelaskan, sebetulnya produk hukum serta politik hukum pemerintah pada waktu itu, hampir 20 tahun yang lalu, sudah memberi sinyal sebagai peringatan agar birokrasi menjalankan tugas pokok fungsi (tupoksi) hak dan kewajibannya sesuai UU 28/1999.

“Tapi itu diabaikan, tidak digubris sehingga energi bangsa sampai saat ini terbuang untuk berhadap-hadapan dengan masalah perilaku korup yang kebanyakan pelakunya dimotori oleh birokrasi ini,” ujarnya lagi.

Ia berkeyakinan jika pemerintah dan semua elemen masyarakat mau dan mampu menerapkan UU 28/1999 maka Indonesia yang berciri khas gotong royong, perdamaian, kesejahteraan serta pembangunan berkeadilan sosial akan lebih mudah terwujud.

“Karena inilah kunci yang sudah ada sebagai solusi namun diabaikan,” tandasnya, seperti dikutip dari rmol.co.