Tekan Korupsi Kepala Daerah, PDIP Dorong Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

Nasional

NOTULA – Sudah menjadi rahasia umum, biaya politik yang mahal menjadi salah satu alasan banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap para kepala daerah selama 2018.

Pada catatan hukum akhir tahun DPP PDI Perjuangan, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan, menyoroti sistem Pilkada langsung yang menurut dia menyebabkan biaya mahal. Para kepala daerah yang sudah terpilih pun korupsi untuk menutupi biaya politik yang sudah dikeluarkan dalam Pilkada.

“Di kampung saya, Tobasa, orang mau jadi bupati setidaknya butuh Rp 30 miliar,” ungkapnya, dalam Peluncuran Buku Catatan Hukum Akhir Tahun 2018, di Resto Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (20/12).

Padahal, lanjut dia, gaji Bupati hanya Rp 5 sampai 10 juta per bulannya. Kalaupun ditambah tunjangan serta dana taktis, paling-paling seorang Bupati hanya menerima Rp 50 sampai 70 juta per bulannya.

“Nah, lalu bagaimana dia bayarnya (pengeluaran Rp 50 miliar)?” tanyanya.

Dia mengajak semua pihak mempertimbangkan dihapusnya sistem Pemilu langsung yang berbiaya mahal itu. Hal itu juga berlaku untuk pemilihan anggota legislative, dan menggantinya dengan sistem proporsional terbuka.

“Apakah perlu dipertimbangkan kembali pemilihan lewat anggota Dewan dengan cara sistem proporsional terbuka,” kata politikus asal Tapanuli itu.

Hadir juga dalam acara itu, Ketua Setara Institute, Hendardi, dan Guru Besar Hukum Pidana UGM, Eddy OS Hiariej.