Tak Kunjung Periksa Kader PDIP di Kasus Bansos, KPK Diadukan ke Dewas

Nasional

NOTULA – Lagi, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengadu ke Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait perkara bantuan sosial (Bansos).

Kamis (11/2/21) hari ini, Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, membuat pengaduan Ke Dewas KPK, setelah sebelumnya mengadukan soal sedikitnya penggeledahan kasus Bansos dan suap ekspor benur, meski Dewas sudah mengeluarkan puluhan izin penggeledahan.

Kali ini, kata Boyamin, dia membuat pengaduan soal dugaan tidak profesionalnya penyidik kasus yang menjerat Juliari Peter Batubara (JPB) saat menjabat sebagai Menteri Sosial.

Alasannya, penyidik tak kunjung melakukan pemanggilan sebagai saksi kepada anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Ihsan Yunus, agar perkara itu semakin terang.

Terlebih penyidik telah menggeledah rumah orang tua Ihsan Yunus serta memanggil adik Ihsan yang bernama Muhammad Rakyan Ikram, dan utusan Ihsan bernama Agustri Yogasmara alias Yogas, serta melakukan rekonstruksi dengan memperlihatkan keterlibatan Yogas.

Tapi hingga kini belum pernah diberitakan kegiatan pemanggilan dan pemeriksaan Ihsan Yunus sebagai saksi, sehingga patut diduga penyidik tidak professional, karena tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Ihsan Yunus sebagai saksi.

“Atau tidaknya penyidik diduga tidak mengajukan usulan secara resmi berupa surat kepada atasannya untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan Ihsan Yunus sebagai saksi,” kata Boyamin, seperti dikutip dari RMOL.id, Kamis (11/2/21).

Boyamin juga mengaku melihat adanya pemberitaan surat pemanggilan Ihsan Yunus sebagai saksi, tapi gagal, dengan alasan salah alamat pengiriman.

Menurutnya, jika benar salah alamat, maka itu menunjukkan bahwa penyidik tidak profesional.

“Kami memohon kepada Dewas KPK untuk memanggil penyidik dan atasan penyidik perkara itu, untuk memastikan apakah kegiatan penyidikan telah dijalankan dengan profesional sebagaimana mestinya,” ujarnya.

“Jika terbukti dugaan terjadi ketidakprofesional penyidik, mohon untuk diberi teguran dan atau sanksi sebagaimana ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.