Tak Jelas Kapan Covid-19 Melandai, KPU Buka 2 Opsi Waktu Penyelenggaraan Pilkada

Nasional

NOTULA – Ketua KPU, Arief Budiman, telah menyiapkan sejumlah opsi terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, menyusul ketidakpastian kapan kurva penyebaran dan penularan Covid-19 melandai. KPU menyodorkan 2 opsi baru tanggal penyelenggaraan Pilkada.

Pada sebuah diskusi daring Syarikat Islam yang digelar akhir pekan lalu, Arief Budiman menyampaikan, pihaknya tak bisa melangsungkan pungut hitung saat kondisi pandemik seperti sekarang ini.

“KPU tak bisa perkirakan kapan bencana ini akan selesai kapan, maka kita keluarkan opsi berikutnya,” jelas Arief Budiman, Minggu (17/5/20).

Mantan anggota KPUD Jawa Timur ini mengatakan, pihaknya berpatokan pada masa akhir tanggap darurat bencana non alam yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Di mana, masa tanggap darurat itu akan berakhir pada 29 Mei ini.

“Apabila tidak selesai dalam waktu yang kita perkirakan, maka ada dua opsi. Pertama, Maret 2021, kalau tak selesai juga, maka opsi kedua September 2021,” rincinya.

Tapi jika status tanggap darurat dicabut BNPB pada 29 Mei mendatang, maka tanggal pungut hitung Pilkada yang ditetapkan 9 Desember di dalam Perppu 2/2020, bisa dilaksanakan.

“Jadi besok (29 Mei) harus berakhir, dan 30 Mei bisa mulai tahapan sosialisasi, aktifkan kembali badan adhoc, dan tahapan lain yang ditunda untuk dilanjutkan,” katanya, seperti dikutip dari rmol.id.

Bila masa tanggap darurat masih diperpanjang, ditambah PSBB masih diberlakukan, dan kurva pandemik masih naik turun, maka KPU memilih urung menggelar Pilkada pada 9 Desember.

KPU akan menjalani opsi kedua, yakni Maret 2021. Tapi, syarat menggelar Pilkada pada Maret 2021 mengacu pada penyebaran corona selesai Agustus 2020. Termasuk penerapan PSBB sudah ditiadakan. Kalau syarat ini juga tidak bisa dipenuhi, maka KPU beralih ke opsi ketiga.

“Kalau Agustus belum bisa, maka akan menuju opsi 3 September 2021. Kalau ini ruang akan lebih longgar tersedia, karena tahapan dimulai Februari 2021, artinya mungkin saja semua pemulihan sudah normal. Pemulihan ekonomi, transportasi, dan lainnya,” demikian Arief Budiman.