Tak Boleh Sembarangan Berhentikan Gubernur, Rakyat Bisa Marah

Nasional

NOTULA – Beberapa waktu lalu Mendagri Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri No 6/2020, isinya mengingatkan kepala daerah tentang sanksi dan kewajiban mereka, salah satunya, bahwa kepala daerah bisa diberhentikan.

Menanggapi itu, ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan, Kemendagri tidak bisa sembarangan memberhentikan kepala daerah.

“Memberhentikan kepala daerah atau gubernur itu tidak bisa sembarangan, baik oleh presiden maupun mendagri,” tegasnya, seperti dikutip dari RMOL.id, Kamis (19/11/20).

Ditambahkan Fickar, di era demokrasi, gubernur dipilih langsung oleh rakyat dan bukan diangkat presiden atau mendagri. Karena itu, pemberhentian kepala daerah tidak bisa sembarangan.

Dia juga mengatakan, dalam memberhentikan presiden, terlebih dulu harus ada pelanggaran hukum berat dengan ancaman hukuman lima tahun ke atas, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Dasar 1945.

“Demikian juga dengan pemberhentian gubernur, Mendagri tidak bisa sok kuasa. Sebab ada syarat dan tahap yang harus ditempuh,” jelasnya.

“Pada zaman demokrasi ini tidak boleh sembarangan, karena bisa-bisa rakyat marah,” pungkasnya.

Seperti diketahui, aturan itu dikeluarkan seiring pemanggilan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, ke Polda Metro Jaya, untuk klarifikasi terkait acara Maulid Nabi dan pernikahan putri Habib Rizieq Shihab yang menimbulkan kerumunan, beberapa waktu lalu.