Tak Boleh Ada Campur Tangan Kekuasaan Mencaplok Kepemimpinan Parpol

Nasional

NOTULA – Ketua Umum DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Bursah Zarnubi, berpendapat, sistem politik Indonesia yang sehat dan demokratis tidak boleh dirusak campur tangan kekuasaan dalam dinamika yang terjadi di internal sebuah partai politik.

Pernyataan itu tersebut disampaikan Bursah saat pembukaan Silaturahmi Nasional Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) bertajuk “Tukar Pikiran Mengenai Keadaan, Masalah Pandemi dan Demokrasi” yang digelar secara daring, Jumat (5/3/21) malam.

“Sistem demokrasi kita telah diatur dalam undang-undang, demikian pula pergantian kepemimpinan partai politik setiap lima tahun. Maka, demi menjaga budaya demokrasi yang sehat, mestinya tidak boleh ada campur tangan kekuasaan untuk mencaplok kepemimpinan partai politik,” tegasnya.

Secara khusus dia menyoroti dinamika Partai Demokrat yang diwarnai pro kontra Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang. Jika benar ada intervensi kekuasaan, kata dia, itu menandakan sinyal kematian demokrasi di Indonesia.

Menurutnya, polemik Partai Demokrat patut dipandang sebagai ancaman kolektif bagi demokrasi, karena bisa menimpa partai lain. Karenanya, Bursah menyerukan seluruh partai politik dan para pegiat demokrasi agar bersuara, menyelamatkan demokrasi.

“Ini bukan untuk membela Partai Demokrat, tapi membela budaya demokrasi yang sudah susah payah kita bangun bersama sejak masa reformasi,” jelasnya.

Pemerintah, kata dia, patut menunjukkan ketegasan dalam menyikapi KLB Demokrat yang diklaim sebagai tindakan ilegal dan abal-abal tersebut.

“Sekarang bola di tangan pemerintah. Pemerintah mesti menunjukkan sikap sebagai negarawan dan dengan tegas mengumumkan penolakan terhadap hasil KLB itu,” urai Bursah.

Ke depan, dia mengusulkan dilakukan penyempurnaan UU Partai Politik untuk menghindari terjadinya intervensi kekuasaan terhadap partai politik.

“Jika dalam UU Parpol yang berlaku sekarang kepengurusan parpol mengharuskan adanya SK dari pemerintah (Menkumham), ke depan kepengurusan parpol mesti disahkan lembaga independen, yaitu KPU,” tutupnya.