Tak Ada Jaminan Pemilu Digelar 2024 Selama Anggaran Belum Diketok

Nasional

NOTULA – Pernyataan Presiden Jokowi bahwa Pemilu Serentak 2024 digelar 14 Februari 2024 belum melegakan semua pihak.

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule, mengurai sejumlah keraguan yang muncul dibenaknya terkait jadi tidaknya pelaksanaan Pemilu 2024.

Pertama, keraguan pada ucapan presiden, karena selama ini tindakan presiden seringkali berbeda dengan apa yang sudah diucapkan.

Kedua, kondisi keuangan negara yang sedang kritis akibat berbagai hal. Mulai dari utang, pembangunan infrastruktur ugal-ugalan, hingga dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Masih yakin Pemilu (Pilpres/Pilkada) bisa dilaksanakan sesuai jadwal, 14 Februari 2024?” Iwan Sumule balik bertanya, seperti dikutip dari rmol.id, Minggu (17/4/22).

Sebab itu, sambung dia, perlu garansi besar dari pemeritah, agar rakyat yakin bahwa Pemilu memang akan digelar pada 2024. Salah satunya dengan menyetujui anggaran Pemilu yang diajukan penyelenggara negara.

“Jadi, selama anggaran Pemilu belum disetujui dan diketok, artinya tidak ada jaminan,” tegas Iwan Sumule.

Terkait hal itu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) juga meminta DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkomitmen membahas anggaran Pemilu 2024 di masa reses.

Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, mengingatkan, untuk menjalankan tahapan Pemilu dibutuhkan biaya. Terlebih tahun ini akan dilakukan pendaftaran partai politik peserta Pemilu, dilanjutkan verifikasi administrasi dan faktual.

“Jadi, jika anggaran Pemilu belum bisa ditetapkan sampai dimulainya tahapan Pemilu, tentu mengganggu jalannya tahapan-tahapan itu,” katanya kepada wartawan, Sabtu (16/4).

Sementara itu, anggaran Pemilu 2024 dinilai masih terlalu besar. KPU mengajukan rencana anggaran sebesar Rp 76,7 triliun atau naik tiga kali lipat dibanding Pemilu 2019.