Tak Ada Check and Balances, Utang Negara pun Meningkat

Nasional

NOTULA – Check and balances menjadi poin penting kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Ketika check and balances tidak diterapkan dengan baik oleh pemerintah, demokrasi pun terseret.

Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini, mengatakan, demokrasi di Indonesia memiliki caranya sendiri untuk menjadi baik dan buruk. Dia mencontohkan penunjukkan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, meski saat Pilpres menjadi rival Joko Widodo.

Masuknya Prabowo ke pemerintahan merupakan bagian dari demokrasi yang baik, kata Didik, Selasa (16/11/21).

“Menurut saya, selama tidak ilegal dalam arti itu suatu trik strategi, ya enggak apa-apa. Kelemahannya muncul karena tidak ada check and balances,” katanya, di gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan.

Ekonom senior itu juga menambahkan, tidak adanya check and balances di pemerintahan, telah membuat penambahan utang negara secara drastis.

Pada 2019 obligasi RI sebesar Rp 625 triliun. Namun, tanpa basa basi karena Covid-19, utang negara langsung bertambah menjadi Rp 1.220 trilliun. Hal itu, menurut Didik, seperti dikutip dari rmol.id, lantaran tidak adanya check and balances.

“Ini gila. Di Jerman itu untuk nambah pengeluaran bagi masyarakat, apakah itu 500 juta euro atau 1 juta euro, debatnya enggak karu-karuan,” ujarnya.

“Apalagi sekarang enggak ada kunjungan, enggak ada macem-macem, itu bisa Rp 500-600 triliun, itu dulu dipakai. Sekarang pada masa krisis enggak ada hambatan apa-apa dalam dana, bahkan jorjoran. Di akhir tahun ini harus 10 kali datang ke daerah-daerah, ini perilaku yang merusak wilayah negara dan wilayah BUMN. Jadi BUMN kena getahnya itu,” tutup Didik.