Menko PMK bersialog dengan seorang ibu, di salah satu Puskesmas, saat Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Sumatera Utara, (istimewa)
NOTULA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Prof Muhadjir Effendy, menegaskan, tahun ini seluruh Puskesmas maupun Posyandu harus punya USG dan Antropometri.
Dia juga meminta Dinas Kesehatan segera menghitung kebutuhan jumlah alat Ultra Sonografi (USG) dan Antropometri bagi Puskesmas serta Posyandu, karena dua alat itu sangat berguna untuk deteksi dini gejala stunting pada bayi.
Menko PMK mengatakan hal itu saat Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Sumatera Utara, Selasa (7/3).
Hadir pada acara itu, Bupati Tapanuli Selatan Dolly Pasaribu, Pj Bupati Tapanuli Tengah Elfin Elyas, Wali Kota Padang Sidempuan Irsan Efendi, Bupati Nias Selatan Hilarius Duha, Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi, Plt Bupati Padang Lawas Ahmad Zarnawi, serta sejumlah perwakilan dari kementerian dan lembaga teknis terkait, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, Kementerian Desa PDTT, Kementerian PPN/Bappenas, dan BKKBN.
Lebih lanjut Muhadjir menekankan, titik fokus pencegahan stunting adalah memberi perhatian penuh kepada ibu hamil (Bumil). “Karena sasaran kita lebih kepada bayi di dalam kandungan, sehingga intervensi yang dilakukan lebih pada memberikan makanan bergizi ibu yang sedang hamil. Itu jauh lebih efektif,” kata Mendikbud pada Kabinet Jokowi Jilid Satu ini.
“Suaminya juga harus mengantarkan kalau periksa, biar tau kondisi janin yang dikandung istri sejak dini,” katanya.
Intervensi, sambung dia, juga terus dilakukan dengan berbagai inovasi yang dijalankan pemerintah kabupaten/kota, seperti menggencarkan sosialisasi gemar makan ikan, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, hingga membentuk komitmen bersama rembuk stunting pada tingkat kecamatan dan desa.
Inovasi “bapak asuh stunting”, yang melibatkan seluruh aparatur sipil negara, juga mendapat apresiasi Menko PMK. Gerakan itu perlu diperluas untuk penguatan asupan bergizi ibu-ibu yang janinnya dideteksi USG bergejala stunting.
Sumut Peringkat 19
Dilansir dari data SSGI, Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah dengan kategori prevalensi stunting tinggi, berada di peringkat ke-19 dari seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2022. Namun, prevalensi ini menurun 4,7% dari tahun 2021 yakni 25,8% menjadi 21,1% di tahun 2022.
Kabupaten Labuhan Batu Utara menjadi wilayah yang memiliki angka stunting terendah di Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 7,3%. Sedangkan, Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi wilayah yang angka stuntingnya paling tinggi yakni sebesar 39,4%.
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi telah mengambil sejumlah langkah dalam hal penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem secara massif sejak beberapa tahun terakhir. Pemprov Sumatera Utara sudah melakukan berbagai upaya yakni dengan penguatan kegiatan pemberian asupan makanan bergizi hingga program bantuan lainnya.
“Kami sedang berusaha menyelesaikan masalah ini. Ada beberapa kabupaten yang masih membutuhkan penanganan yang lebih kuat menurut potensinya. Penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem ini terus diupayakan baik dari segi pendataan hingga mengidentifikasi faktor-faktor penyebab lainnya,” jelas Edy.
Ia menargetkan angka prevalensi stunting di Sumut dapat terus menurun hingga sesuai target nasional 14% dan kemiskinan ekstrem 0%. Karenanya setelah menyempurnakan data (validitas data), Pemprov berupaya melibatkan bantuan berbagai pihak seperti keberadaan mahasiswa yang menggelar praktek kerja lapangan, serta penempatan dokter muda di kawasan yang dinilai membutuhkan.(ANO)
About Post Author
