Syahganda Nainggolan Harus Dibebaskan, Ini Argumentasinya

Nasional

NOTULA – Menyimak fakta persidangan yang ada, majelis hakim Pengadilan Negeri Depok yang mengadili terdakwa Syahganda Nainggolan harus membebaskan petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu dari segala tuntutan.

Pernyataan itu disampaikan analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, usai mencermati dengan menggunakan perspektif demokrasi dan negara hukum terhadap proses pengadilan dan pledoi Syahganda.

“Saya menilai Syahganda tidak bersalah. Setidaknya ada tiga argumen penting mengapa Syahganda Nainggolan harus dibebaskan,” tegas Ubedilah, seperti dikutip dari RMOL.id, Minggu (11/4).

Argumen yang pertama, kata Ubedilah, argumen negara demokrasi. Menurutnya, sejak berdiri 1945, Republik ini memilih jalan demokrasi. Narasi demokrasi sangat jelas tertulis dalam Pasal UUD 1945, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.

“Narasi kedaulatan rakyat adalah narasi demokrasi bahwa negara tidak memilih jalan machstaat (negara kekuasaan) yang penguasanya semena-mena, tetapi rakyat yang berdaulat, dan UUD sebagai panduannya (rechstaat) atau negara hukum,” katanya.

Sebagai negara demokrasi, sambungnya, Indonesia menjamin kebebasan setiap orang untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hal itu tertuang jelas dalam Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945.

“Syahganda sesungguhnya sedang melaksanakan UUD 1945 pasal 28. Maknanya ia sangat konstitusional, narasinya di twitter itu sebagai hak kebebasan menyatakan pendapat. Tidak satupun kalimat yang menunjukan kebohongan dan arah keonaran sebagaimana dituduhkan,” jelasnya.

Argumen kedua, Indonesia sebagai negara yang berdasarkan asas hukum. Sebagai negara hukum, seluruh perkara yang dibawa ke pengadilan harus mengacu pada tetap teguh tegaknya keadilan.

“Dalam kasus ini, setelah membaca dan mendengarkan keterangan ahli dan saksi, saya berpendapat, tidak ada satupun alat bukti yang memperkuat tuduhan kepadanya. Karenanya, demi keadilan harus dibebaskan,” terang Ubedilah.

Ketiga, argumen kemanusiaan dan kewarganegaraan. Menurut Ubedilah, Syahganda itu warga negara Indonesia yang baik dan tidak memiliki catatan hukum yang buruk sepanjang usianya.

Bahkan dia juga mengikuti persidangan dengan baik. Tak hanya itu, Syahganda dikenal memiliki kontribusi dalam pembangunan demokrasi di Indonesia yang cukup berarti, salah satunya turut berkontribusi pemikiran terkait reformasi agraria dan upaya menaikan investment grade Indonesia di mata Internasional.

“Setidaknya tiga argumen itu sudah cukup bagi Hakim untuk memutuskan agar Syahganda Nainggolan dibebaskan,” pungkas Ubedilah.