NOTULA – Pendukung calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, tidak hanya mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menutup Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), tapi juga mendesak pihak berwenang menjerat pidana para komisioner dengan pidana Pemilu.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Benteng Prabowo, Syafti Hidayat, yang menegaskan, Situng KPU harus segera dihentikan, karena telah menimbulkan kegaduhan. “Situng KPU harus dihentikan,” tegasnya, Senin (6/5).

Tak hanya menghentikan Situng, para komisioner KPU, menurut dia, bisa dijerat pidana, dengan menggunakan Pasal 532 dan 536 UU 7/2017 tentang Pemilu.

“Pasal-pasal itu bisa dikenakan pada para pelaku kecurangan Pemilu. Komisioner KPU bisa masuk penjara karena pasal itu,” papar Syafti yang juga Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) ini.

Pasal 532 UU 7/ 2017 berbunyi; “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)”.

Sedang pasal 536 UU 7/ 2017 berbunyi; “Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Belakangan, seperti dikutip dari rmol.co, desakan penutupan Situng milik KPU juga disuarakan banyak kalangan. Alasannya, data Situng banyak kesalahan dan dugaan kecurangan.

Selain itu, Situng bukanlah hasil akhir rekapitulasi Pemilu serentak 2019. Referensi KPU adalah penghitungan manual berjenjang dari kecamatan hingga pusat.