Sutiaji: Sistem Zonasi untuk Pemerataan Kualitas Pendidikan

NOTULA – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi merupakan paradigma pendidikan yang sesuai dengan UUD 1945.

Pernyataan itu dikemukakan Walikota malang, Sutiaji, saat memberi pengarahan dan sosialisasi PPDB kepada para kepala sekolah, pengurus KONI, DKPM dan OPD, di Kantor Dinas Pendidikan Kota Malang, Jumat (10/5).

Konstitusi, kata dia, menyebutkan, pemerataan pendidikan merupakan tugas negara, termasuk di dalamnya pemerintah daerah.

“Tugas pemerintah pusat yang didelegasikan kepada pemerintah daerah adalah pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Karena itu, pemerataan di bidang pendidikan melalui sistem zonasi sudah sesuai konstitusi,” katanya.
Dijelaskan juga, pemerataan pendidikan melalui sistem zonasi tidak saja di bidang infrastruktur pendidikan, tapi juga kualitas pendidikan.

“Jangan sampai semua sekolah mendapat subsidi, tapi hanya satu atau dua sekolah saja yang maju. Wajib belajar 9 tahun juga harus dipenuhi dalam standar pelayanan maksimal,” pintanya.

Selain itu, pemerataan pendidikan melalui sistem zonasi juga diharapkan berdampak positif pada masalah sosial, seperti mengurangi kemacetan, hingga distribusi ekonomi yang baik.

“Sosialisasi itu dilakukan agar bisa memahami dengan baik apa sistem zonasi itu,” tandasnya.

Dia juga berpesan agar para guru maupun terlibat di dunia pendidikan bekerja profesional, sistemik dan akuntabel.

“Malang ini barometer pendidikan, harapannya dunia pendidikan terus berkembang,” pungkasnya.