NOTULA – Kebijakan baru pemerintah Arab Saudi soal wajib perekaman biometrik berupa sidik jari dan retina mata menuai penolakan dari umat Islam di Indonesia, khususnya calon jamaah umrah yang ingin berangkat ke Tanah Suci.
Seperti diketahui, peraturan itu telah diberlakukan per Senin (17/12) pekan lalu. Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Joko Asmoro, dengan tegas menolak penerapan rekam biometrik melalui operator Visa Facilitation Services (VFS) Tasheel sebagai syarat pengurusan visa.
Hal ini, menurut Joko, sangat membebani calon jamaah umrah. Pasalnya, kantor VFS Tasheel yang ada di Indonesia tidak memadai, mengingat calon jamaah umrah kebanyakam dari desa atau kabupaten terpencil.
“50 persen calon jamaah kita berasal dari desa. Sehingga, mereka akan sangat kesulitan untuk melakukan rekam biometrik yang hanya ada di beberapa provinsi dan kota besar saja. Bagaimana mereka harus bolak-balik menuju kantor VFS Tasheel yang adanya di luar provinsi mereka. Sedangkan kita tahu, letak geografis Indonesia beragam yang terdiri atas ribuan pulau,” kata Joko dalam keterangannya di Jakarta.
Menurut Joko, keberatan calon jamaah ini tak hanya sebatas waktu dan jarak dalam melakukan proses biometrik, tetapi juga materi.
“Pernah ada jamaah yang berasal dari sebuah desa terpencil datang mengeluhkan kepada kami, mereka harus menghabiskan biaya tambahan dari Rp 1 juta hingga Rp 6 juta hanya untuk ongkos dan penginapan selama mengurus rekam biometrik,” bebernya.
Keluhan jamaah ini membuat prihatin para pengusaha umrah sehingga mereka berupaya melobi pemerintah Kerajaan Saudi agar mau mempertimbangkan penghapusan kebijakan rekam biometrik.
Ia bersama para pengusaha umrah dan haji khusus yang tergabung dalam wadah Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (Patuhi) telah menemui Wakil Menteri Haji Arab Saudi bidang Umrah Dr Azis Wazzan di kantornya di Jeddah. Dalam kesempatan itu, Patuhi menyampaikan aspirasi calon jamaah Indonesia yang merasa sangat keberatan dengan kebijakan biometrik.
“Karena kebijakan ini terus berlanjut, akan banyak dampak terhadap keberangkatan jamaah,” jelas Joko yang juga anggota Dewan Pembina Patuhi.
Selain letak geografis, Joko menilai pelayanan VFS Tasheel yang mulai diberlakukan mulai Senin (17/12) lalu, belum siap melayani calon jamaah Indonesia yang setiap tahunnya memberangkatkan lebih dari 1 juta jamaah per tahun.
Di hari pertama pemberlakuan, pihaknya belum bisa menyetorkan visa karena belum adanya proses rekam biometrik. Kemudian, di hari kedua, AMPHURI hanya bisa mengajukan empat saja yang sudah melakukan proses biometrik ke kedutaan. Dan di hari ketiga, baru bisa diselesaikan prosesnya sebanyak 110 jamaah.
“Bisa dibayangkan dari 10 ribu sampai 20 ribu menjadi tidak ada, empat, kemudian 110 visa. Karena memang calon jamaah sendiri mengalami kendala,” kata Joko, seperti dikutip dari rmol.co.
Joko memperkirakan, jika hal ini berlarut, maka tak hanya pelayanan jamaah umrah di Indonesia saja yang terkena imbasnya. Tapi juga pada akomodasi, pelayanan katering, dan hunian hotel di Arab Saudi.
“Minggu lalu, juga sudah kami sampaikan pada pengurus Kadin Kota Mekkah terkait imbas dari kebijakan ini. Mereka pun berharap, hal ini tidak terjadi. Dan mereka akan berupaya melobi dan menjelaskan hal ini kepada pemerintahnya,” tandas Joko.
About Post Author
