Surat Kapolri Terkait Pengusutan Kasus Novel Hasil Rekomendasi Komnas HAM

Nasional

NOTULA – Surat tugas dari Kapolri terkait pembentukan tim gabungan untuk mengusut kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan, merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Komnas HAM.

Pernyataan itu disampaikan Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Mohammad Iqbal, dan membenarkan surat tugas tim yang saat ini beredar.

“Surat perintah itu menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas HAM,” kata Iqbal, di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (11/1).

Dibentuknya tim gabungan yang terdiri dari Polri, KPK dan tokoh masyarakat, serta akademisi itu, merupakan ranah kepolisian dari hasil rekomendasi Komnas HAM, paling lambat 30 hari setelah diterima.

“Jadi benar, pak Kapolri sudah mengeluarkan surat perintah tersebut,” ujar Iqbal, seperti dikutip dari rmol.co.

Dari salinan surat tugas dengan nomor Sgas/3/I/HUK.6.6/2019, Kapolri Jenderal Tito Karnavian bertanggung jawab langsung dengan ketua tim Kapolda Metro Irjen Pol Idham Aziz.

“Melaksanakan setiap tugas, serta melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dan instansi terkait berdasarkan prosedur tetap yang telah diatur sesuai dengan perundang-undangan,” demikian bunyi surat tugas yang dikeluarkan 8 Januari 2019 dengan tanda tangan Kapolri tersebut.

Tim gabungan ini terdiri dari 65 orang dari berbagai unsur seperti praktisi yang menjadi tim pakar, internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepolisian. Surat tugas ini berlaku selama enam bulan terhitung mulai 8 Januari 2019 sampai 7 Juli 2019.