Statemen Presiden soal TNI/Polri Tak Memungkinkan Jadi Pj Gubernur Patut Diapresiasi

Nasional

NOTULA –  Statemen Presiden Joko Widodo yang menyebut anggota TNI/Polri aktif tidak memungkinkan menjabat sebagai penjabat (Pj) Gubernur dinilai tepat, sebagai komitmen pemerintah atas semangat reformasi 1998.

Demikian penilaian Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, Ahmad Muzani, kepada wartawan, Jumat (21/1/22).

“Pernyataan itu sebagai komitmen Presiden Jokowi dalam menjaga semangat dan amanah reformasi. Di mana TNI Polri tidak lagi diperkenankan terlibat politik praktis. Jadi menurut saya, itu langkah maju bagi demokrasi Indonesia,” katanya.

Sekjen Partai Gerindra itu juga menambahkan, jabatan kepala daerah merupakan jabatan politik. Sebab itu, keputusan presiden melarang anggota TNI Polri aktif menjadi Pj Gubernur patut diapresiasi.

Itu, sambung dia seperti dikutip dari rmol.id, merupakan keputusan baik, untuk menjaga integritas dan netralitas seorang perwira TNI maupun Polri.

“Keputusan presiden ini patut diapresiasi. Karena presiden tahu, bila Pj dijabat oleh TNI Polri, maka resisten terhadap keterlibatan dalam politik praktis. Dengan keputusan ini presiden menjamin adanya netralitas dan integritas di tubuh TNI Polri,” tuturnya.

Dia menambahkan, Indonesia sebagai negara demokratis menjunjung tinggi supermasi sipil. Supremasi sipil, kata Muzani, sangat berkaitan dengan prinsip dasar demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

“Indonesia sebagai negara demokrasi harus berprinsip pada supermasi sipil. Angkatan bersenjata juga harus di bawah kontrol demokrasi, yang intinya rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi,” jelas anggota Komisi II DPR RI itu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, anggota TNI/Polri aktif tidak memungkinkan menjabat Pj gubernur karena aturan dasar dari UU Pilkada tidak memungkinkan. Penunjukkam Penjabat (Pj) gubernur merupakan agenda pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Pejabat TNI-Polri aktif tidak mungkin menjadi penjabat kepala daerah tingkat I (Gubernur), UU-nya tidak memungkinkan,” kata Presiden Jokowi pada pertemuan dengan beberapa pemimpin redaksi media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/1/22).