Sprindik Baru, KPK Usut Dugaan Gratifikasi Mantan Walikota Batu

Malang Raya

NOTULA – Lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru perkara dugaan gratifikasi yang menjerat mantan Walikota Batu, Eddy Rumpoko.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri, penggeledahan yang dilakukan penyidik hari ini, Rabu (6/1/21), di 3 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemkot Batu, merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat Eddy Rumpoko.

“Iya (pengembangan kasus mantan Walikota Batu), gratifikasinya mas,” jelas Ali Fikri, seperti dikutip dari RMOL.id, Rabu (6/1/21), sembari mengatakan, pada pengembangan kali ini penyidik bekerja sesuai Sprindik baru untuk mengusut perkara gratifikasinya.

Sementara itu, Walikota Batu, Dewanti Rumpoko, saat dikonfirmasi wartawan, usai mengikuti rapat masalah vaksin, mengaku tak tau menau. “Lho ya nggak tau, tanya saja sama yang nggeledah, saya kan di lantai 5,” tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, tiga kantor di lingkungan Pemkot Batu, Jawa Timur, digeledah KPK, yakni Kantor Dinas PUPR di lantai III, serta Kantor Dinas Pendidikan dan Kantor Dinas Pariwisata di lantai II.

KPK juga telah memeriksa dua saksi, sehari sebelumnya, Selasa (5/1/21), di Polres Batu, yakni Moh Zaini (pemilik PT Gunadarma Anugerah), dan Kristiawan (mantan pengurus rumah tangga Walikota Batu saat itu, Eddy Rumpoko).

Sekadar referensi, Eddy Rumpoko telah divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Selanjutnya hukuman Eddy Rumpoko ditambah oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur, menjadi 3,5 tahun. Setelah itu kembali diperberat di tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung (MA), menjadi 5,5 tahun penjara.

ER, demikian mantan walikota itu akrab disapa, terbukti menerima suap Rp 295 juta dan satu unit mobil Toyota Alphard senilai Rp 1,6 miliar dari pengusaha Filipus Djap.