Soal Wacana Jokowi Cawapres 2024, Fadli Zon: Secara Moral Memungkinkan apa Tidak?

Nasional

NOTULA – Isu Prabowo-Jokowi sebagai pasangan Capres-Cawapres 2024 harus ditanyakan terlebih dulu kepada para ahli hukum tata negara dan Mahkamah Konstitusi (MK). Apakah memungkinkan atau justru inkonstitusional, serta mendegradasi moralitas kepemimpinan nasional.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/22). “Kita harus tanya kepada ahli-ahli, apakah hal-hal semacam itu dimungkinkan atau tidak, secara konstitusional maupun moral,” katanya.

Dia lantas menyebut, bisa saja Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Wapres ke-11, Mohammad Jusuf Kalla (JK), maju lagi sebagai Cawapres di Pemilu 2024, jika itu dimungkinkan secara konstitusi.

Atas dasar itu, menurut Fadli, persoalan konstitusi bukan hanya didasarkan pada argumentasi seorang Jurubicara MK soal boleh tidaknya Jokowi maju sebagai Cawapres di Pemilu 2024 berpasangan dengan Prabowo Subianto.

“Harus ditanya dulu kepada ahli-ahli menurut saya, ahli-ahli hukum tata negara dan tentu kepada MK, tapi bukan yang Jurubicaranya ya,” tegasnya.

Sisinggung soal moral jika Jokowi maju sebagai Cawapres di 2024, seperti dikutip dari rmol.id, Fadli menyatakan akan ada pro kontra. Namun, kata dia, hal itu merupakan hal yang biasa dalam politik.

“Ya pasti ada pro dan kontra ya secara fatsun politik gitu. Saya kira hal yang biasa sih,” pungkasnya.

Seperti diketahui, isu Jokowi bisa menjadi Cawapres pada Pemilu 2024 mencuat setelah Jurubicara MK, Fajar Laksono, menyatakan, bahwa dalam UUD 45 tak diatur secara eksplisit bahwa presiden yang terpilih dua periode masa jabatan maju lagi sebagai calon wakil presiden.

“Soal presiden yang telah menjabat dua periode lalu mencalonkan diri sebagai Cawapres, itu tidak diatur secara eksplisit dalam UUD,” jelas Fajar Laksono, Senin (12/9/22) lalu.