Soal Tambahan 31 Juta DPT, Kemendagri Jangan Intervensi KPU

Nasional

NOTULA – Bila masyarakat mengritisi data tambahan 31 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disodorkan Kementerian Dalam Negeri ke KPU adalah wajar. Pertanyaanya, apakah Kemendagri berwenang menambah DPT?

“Secara prosedur tidak ada kewenangan Kemendagri untuk itu,” kata Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha dalam keterangannya, Jumat (7/12).

Seperti dieritakan, DPT tambahan disodorkan setelah ditetapkannya pleno 185 juta DPT oleh KPU. Panji mengtakan, keanehan muncul karena penambahan tidak melalui mekanisme singkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilihan (DP4). Wajar jika muncul anggapan Kemendagri mengintervensi KPU.

“Artinya, secara formal prosedural, data tambahan Kemendagri tidak dapat dibenarkan,” tegas dia.

KPU, sebut dia, wajib kritis. KPU harus responsif terhadap kritikan para peserta Pemilu yang ingin bersama-sama memvalidasi data dari Kemendagri itu, demi terselenggaranya Pemilu serentak 2019 yang jujur dan adil.

Dia juga menambahkan, sepatutnya para penyelenggara Pemilu memaklumi kritikan tajam dan mampu mengevaluasi kinerja yang sampai saat ini belum maksimal.

Khususnya kritikan tajam ditujukan kepada Kemendagri yang dinilai melakukan intervensi di luar kewenangannya, dengan memberikan 31 juta DPT tambahan.

“Dengan tidak adanya keterbukaan data, publik bisa menganggap Pemilu serentak 2019 tidak jujur dan adil,” pungkas Panji, seperti dikutip dari rmol.co.