Soal Rangkap Jabatan Risma, ICW: Langgar 2 UU Sekaligus!

Nasional

NOTULA – Presiden Joko Widodo dan walikota Surabaya yang kini merangkap sebagai Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, dinilai telah melanggar dua Undang Undang sekaligus.

Pelanggaran itu secara kasat mata terjadi saat Jokowi melantik Risma sebagai Menteri sosial, di saat yang bersangkutan (Risma) masih menjabat sebagai walikota Surabaya.

“Pengangkatan Risma memiliki problematika tersendiri. Sebab, di waktu yang sama, ia diketahui masih menjabat sebagai walikota Surabaya. Sehingga, praktik rangkap jabatan kembali terlihat oleh publik,” jelas peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (24/12/20).

Menurutnya, praktik rangkap jabatan itu sendiri secara gamblang sudah diakui oleh Risma, dengan alasan telah mendapat izin dari Presiden Jokowi.

“Jadi, lewat pengakuan Risma, kita bisa melihat inkompetensi dan tidak berpegangnya dua pejabat publik itu pada prinsip etika publik. Yang pertama Risma sendiri, dan yang kedua Presiden RI Joko Widodo,” kata Wana.

Pejabat publik seharusnya memiliki kemampuan memahami peraturan dan berorientasi kepada kepentingan publik. Apalagi jika pejabat itu sekelas presiden dan walikota dengan prestasi yang disebut mentereng.

“Jadi, sedikitnya ada 2 Undang Undang yang dilanggar dengan rangkap jabatannya Risma,” tegas Wana, seperti dikutip dari RMOL.id.

Yang pertama, melanggar Pasal 76 huruf h UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang secara tegas memuat larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk rangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.

Kedua, melanggar Pasal 23 huruf a UU 39/2008 tentang Kementerian Negara yang mengatur bahwa Menteri dilarang merangkap jabatan pejabat negara lainnya.

Jika merujuk pada Pasal 122 UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menteri dan walikota merupakan pejabat negara.

“Ini menunjukkan bahwa baik dalam kapasitasnya sebagai walikota atau menteri, posisi Risma bertentangan dengan dua UU tersebut. Keputusan Presiden RI untuk membiarkan pejabat publik rangkap jabatan juga jelas bermasalah,” jelasnya.

Lebih lanjut Wana menegaskan, perintah UU tidak bisa dikesampingkan oleh izin presiden. Apalagi, hanya sebatas izin secara lisan.

“Pengangkatan Risma sebagai menteri tanpa menanggalkan posisi walikota bisa dinilai cacat hukum,” tegas Wana.