Soal Rangkap Jabatan, Margarito: Bukan Risma yang Menjelaskan, Tapi Presiden

Nasional

NOTULA – Menyikapi rangkap jabatan Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial dan Walikota Surabaya, pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, mengatakan, bukan Risma yang seharusnya memberi penjelasan, tapi Presiden Jokowi.

“Menurut konstitusi kita, pemegang kewenangan penegak hukum itu presiden. Sehingga, kalau presidennya tidak mengambil tindakan apa-apa, bukan Risma yang dimintai penjelasan, tapi presiden yang harus dimintai penjelasan,” tutur Margarito, seperti dikutip dari RMOL.id, Kamis (24/12/20).

Meski publik menyerang Risma dengan Pasal 23 UU 39/2008 tersebut, Margarito justru mempertanyakan Presiden Jokowi, apakah dia sekarang sudah mempersonifikasikan dirinya sebagai hukum atau negara atau tidak.

“Itu yang harus dijelaskan presiden, tidak ada penjelasan lain yang dibutuhkan. Penjelasan lain itu semua omong kosong. Yang perlu dijelaskan presiden sekali lagi adalah apakah sekarang beliau telah mempersonifikasikan dengan negara ini? Dan demikian menjadi hukum? Atau tidak? Kalau tidak, hentikan dong tindakan ini,” tegasnya.

Namun, kata Margarito, jika Presiden Jokowi telah menjadikan dirinya sebagai alat hukum dan negara. Maka, langkah presiden mengizinkan Risma rangkap jabatan tak menyalahi aturan.

“Kalau dia sudah mempersonifikasi diri menjadi negara dan hukum, maka, ya sudah terserah dia. Hukumnya presiden, negara presiden, ya terserah presiden,” tandasnya.

Sementara itu, hari ini, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, mengatakan, Tri Rismaharini secara otomatis diberhentikan dari jabatan Walikota Surabaya, begitu dilantik menjadi Menteri Sosial.