Soal Pilkada 2024, Said: KPU dan Bawaslu Jangan Sok-sokan

Nasional

NOTULA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawal Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilu diminta menolak penyelenggaraan Pilkada berbarengan dengan pemilu di 2024.

Harapan itu disampaikan Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, dengan pertimbangan melihat dampak yang berpotensi terjadi.

Dia menujuk pengalaman pemilihan presiden dan pemilihan legisatif yang diserentakkan pada 2019 lalu. Banyak petugas KPPS yang gugur akibat kelelahan.

“Melihat konteks itu, penting bagi KPU dan Bawaslu untuk menyuarakan pandangan mereka, menolak penggabungan Pemilu dan Pilkada, dengan alasan keterbatasan kemampuan,” tutur Said Salahudin, seperti dikutip dari RMOL.id, Kamis (4/2/21).

Said justru memandang keharusan bagi KPU dan Bawaslu untuk ikut mendorong agenda revisi UU 10/2016 tentang Pilkada.

Karena, sambung dia, penataan ulang jadwal Pilkada di dalam UU 10/2016 juga memiliki tujuan mencegah pengalaman yang pernah terjadi sebelumnya, dan menjaga kualitas Pilkada agar menjadi lebih baik.

“Jadi jangan sampai mereka (KPU dan Bawaslu) sok-sokan merasa sanggup,” tandas Said Salahudin.