Soal Perpres Miras, Jokowi Tidak Koordinasi dengan Wapres

Nasional

NOTULA – Andai Presiden Jokowi memiliki komunikasi yang baik dengan Wapres KH Maruf Amin, Perpres Nomor 10/2021 soal Bidang Usaha Penanaman Modal yang di dalamnya terdapat pengaturan investasi perdagangan minuman keras (miras), diyakini tak akan terbit.

Maruf Amin yang notabene kiyai yang dituakan di NU-MUI, dan belakangan tengah gencar mensosialisasikan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), sudah pasti tidak menyetujui Perpres Investasi Miras itu.

“Jadi, persoalan mendasar di periode kedua Jokowi ini adalah koordinasi, terutama dengan Wapres Maruf Amin, tentu disayangkan jika Jokowi terus berupaya one man show,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, di Jakarta, Rabu (3/3/21).

Dedi berpendapat, pada akhirnya, imbas one man show itu justru terpercik ke muka sendiri, gelombang penolakan kebijakan terkait investasi miras menjadi semakin masif. Presiden Jokowi akhirnya seperti blunder, karena tidak seharusnya membatalkan kebijakan yang telah diteken sendiri.

“Karena reputasinya bisa dianggap amatir, memunculkan kebijakan tanpa pertimbangan,” pungkasnya, seperti dikutip dari RMOL.id.

Seperti diberitakan, Jokowi memutuskan mencabut lampiran Perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, di mana dalam Perpres itu Jokowi menetapkan industri minuman keras masuk dalam Daftar Positif Investasi (DPI) mulai 2 Februari 2021.

“Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” tutur Jokowi, Selasa (2/3/21).