Soal Penundaan Pemilu, Yusril: Berbenturan dengan Konstitusi dan UU

Nasional

NOTULA – Wacana dan usulan penundaan Pemilu 2024 dari partai politik (Parpol) koalisi pemerintahan, berbenturan dengan konstitusi dan undang-undang.

Pandangan tegas itu disampaikan Pakar Hukum Tata Negara (HTN), Yusril Ihza Mahendra, menanggapi usulan yang disampaikan Ketum PKB, Muhaimin Iskandar, dan Ketum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas).

“Usulan Cak Imin dan Zulhas itu pernah dikemukakan Pak Bahlil (Menteri Investasi). Di negara demokrasi orang memang boleh usul apa saja,” jelas Yusril seperti dikutip dari rmol.id, Jumat (25/2/22).

Tetapi, dia memastikan usulan itu berbenturan dengan konstitusi dan UU. “Sebagai negara hukum, kita wajib menjunjung hukum dan konstitusi. UUD 45 tegas mengatakan bahwa Pemilu diselenggarakan sekali dalam lima tahun. UU pun demikian,” tegasnya.

Yusril juga balik bertanya terkait upaya mewujudkan usulan tersebut. “Kalau Pemilu ditunda, lembaga apa yang berwenang menundanya?”

Konsekuensi penundaan Pemilu, sambungnya, adalah bahwa masa jabatan presiden, Wapres, kabinet, DPR, DPD, dan MPR, akan habis dengan sendirinya. Pertanyaan kedua, lembaga apa yang berwenang memperpanjang jabatan-jabatan itu.

“Lembaga apa yang berwenang, apa produk hukum yang harus dibuat untuk menunda Pemilu dan memperpanjang masa jabatan itu? Pertanyaan-pertanyaan ini belum dijawab dan dijelaskan oleh Cak Imin, Zulhas maupun Pak Bahlil,” tuturnya.

Jika asal menunda dan asal memperpanjang masa jabatan para pejabat negara tanpa dasar konstitusional dan pijakan hukum yang kuat, ada kemungkinan timbul krisis legitimasi dan krisis kepercayaan.

“Ini harus dicermati betul, karena berpotensi menimbulkan konflik politik yang bisa meluas ke mana-mana,” jelasnya.

Hal itu juga bisa berdampak besar, karena amandemen UUD 1945 menyisakan persoalan besar bagi bangsa, yakni kevakuman pengaturan jika negara menghadapi krisis, seperti tidak dapat diselenggarakannya Pemilu.

“Sementara tidak ada satu lembaga pun yang dapat memperpanjang masa jabatan presiden atau wakil presiden, atau menunjuk seseorang menjadi pejabat presiden seperti dilakukan MPRS pada 1967,” pungkasnya.

Oligarki Haus Kekuasaan

Secara terpisah, pengamat politik Jamiluddin Ritonga berpendapat, ide memundurkan Pemilu merupakan bentuk dari keserakahan kekuasaan yang dibekingi oligarki.

“Cak Imin hanya menyuarakan kepentingan oligarki yang ingin lebih lama menikmati keuntungan ekonomi bila Pemilu diundur. Keinginan oligarki itu sejalan dengan pihak-pihak yang haus kekuasaan. Mereka merasa tak cukup berkuasa 10 tahun,” papar Jamiluddin.

Menurut dia, pertimbangan keberlangsungan ekonomi sebagaimana disuarakan pebisnis, hanya sebatas justifikasi atau penegasan bahwa di balik itu ada kepentingan oligarki yang haus kekuasaan.

“Dikondisikan, seolah-olah hanya pemerintahan ini yang dapat menjaga pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.

Jamiluddin juga mengatakan, argumentasi politik itu juga disuarakan Airlangga Hartarto setelah bertemu petani sawit di Riau.

Airlangga, kata dia, konon mendapat titipan dari petani agar Pemilu diundur untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. “Model politik mobilisasi seperti itu akan terus didengungkan, hingga jadi justifikasi bahwa rakyat memang menghendaki Pemilu diundur,” ujarnya.

“Berbekal atas nama rakyat inilah nanti akan dijadikan peluru politik untuk mendesak MPR mengamandemen UUD 1945. Pemerintah pun akan dengan santun menyatakan, saya tidak bisa menolak kehendak rakyat,” tambahnya.

“Yang menyuarakan Pemilu diundur dengan berbagai justifikasi itu untuk menggolkan kehendak oligarki dan pihak-pihak yang memang haus kekuasaan,” tutupnya.