Soal Penundaan Pemilu, Statemen Luhut Pertegas Ada Upaya TSM

Nasional

NOTULA – Klaim Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), terkait isu penundaan Pemilu dinilai memperjelas upaya terstruktur pemerintah memperpanjang masa jabatan presiden.

Analisa itu disampaikan Koordinator Nasional (Kornas) Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Nurlia Dian Paramita, pada Bincang Buku Demokrasi di Indonesia dari Stagnasi ke Regresi, Sabtu (12/3/22).

Mita, demikian ia akrab disapa, telah menelusuri awal mula isu penundaan Pemilu diungkap ke publik. Ssejak tahun lalu sudah muncul isu perpanjangan masa jabatan presiden yang dilandaskan pada kajian lembaga survei tentang tingkat kepuasan kinerja Jokowi.

Pernyataan terbaru LBP, tambah dia, makin memperjelas niat bulus oknum pendukung penundaan Pemilu. Karena dinyatakan bahwa pemilih partai oposisi seperti Demokrat, dan pemilih partai koalisi pemerintah seperti PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, setuju dengan penundaan Pemilu.

“Seakan-akan dia membawa pemilih, padahal sebelumnya kata-kata itu tidak ada,” ujar Mita. Hingga kini, Mita melihat posisi mayoritas masyarakat sipil justru menolak penundaan Pemilu.

Menurutnya, masyarakat sipil sudah mendorong, membuka petisi (tolak penundaan Pemilu) dan lain-lain. “Hanya saja yang belum itu turun ke jalan,” tukasnya.

Tetapi, sambung Mita lagi, melihat alur dimunculkannya isu penundaan Pemilu hingga sekarang ini, dia menduga ada upaya yang sengaja disusun untuk menggolkan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Kita melihat ada upaya yang sebetulnya tidak masuk akal. Muncul kemudian hilang, lalu muncul lagi. Dan alasannya utama ekonomi, kemudian berubah ada hasil survei,” ucap Mita, seperti dikutp dari rmol.id.

Mita mengaku khawatir, karena melihat ada upaya sistematis yang dilakukan. “Kemudian kalau kita melihat posisi ini, seperti ada upaya-upaya yang TSM (terstruktur, sistematis, massif), kami akhirnya membacanya seperti itu,” tandasnya.