Soal Penundaan Pemilu, LaNyalla: Elite Politik Jangan Kelewatan

Nasional

NOTULA – Penolakan wacana penundaan Pemilu juga disuarakan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menanggapi usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Menurut LaNyalla, wacana yang didalilkan bahwa Indonesia masih dalam situasi Pandemi dan kesulitan anggaran, memang belum direspons masyarakat lapis bawah. Meski demikian bukan berarti rakyat, sebagai pemilik kedaulatan dan pemilik negara ini akan setuju.

Menurutnya, saat ini rakyat masih diam dan mengamati perilaku elite politik. “Tapi kalau sudah kelewatan, bisa pecah revolusi sosial. Pemilik negara ini bisa marah dan para elite politik bisa ditawur oleh rakyat,” kata LaNyalla, di Surabaya, Senin (28/2/22).

Satu-satunya sarana bagi rakyat untuk mengevaluasi perjalanan bangsa hanya melalui Pemilu 5 tahunan. Karena sistem hasil amandemen hanya memberi ruang itu.

“Itu pun rakyat sudah dipaksa memilih calon pemimpin yang terbatas, akibat kongsi Parpol melalui presidential threshold. Lalu sekarang cari akal menunda Pemilu. Ini sudah melampaui batas,” tegas LaNyalla, seperti dikutp dari rmol.id.

Dia juga mengingatkan bahwa dasar negara ini adalah Ketuhanan. Dia juga memastikan, rakyat sebagai pemilik negara bukannya tidak mengerti. Ia yakin bahwa rakyat memiliki kearifan berpikir, termasuk dalam pembangunan IKN, mengapa harus dipaksakan jika tidak ada anggaran.

Para elite politik, sambung dia, seharusnya tidak memberi masukan yang menjerumuskan kepada Presiden. “Kasihan Pak Jokowi, beliau kan sudah pernah menyatakan menolak tiga periode dan tidak mau diperpanjang. Rakyat masih ingat itu,” tegasnya.

“Kita tidak boleh menjalankan negara ini dengan suka-suka, apalagi ugal-ugalan melanggar konstitusi, atau mencari celah untuk mengakali konstitusi. Saya berulang kali mengajak semua pihak agar berpikir dalam kerangka negarawan,” urainya lagi.

Lebih lanjut LaNyalla mengingatkan, bahwa sistem Demokrasi Pancasila yang asli, sebelum dilakukan Amandemen, merupakan yang paling cocok untuk Indonesia.

Pada aturan itu, MPR sebagai lembaga tertinggi menjadi representasi partai politik, TNI-Polri, utusan daerah dan utusan golongan, sama-sama merumuskan haluan negara dan memilih mandataris MPR untuk menjalankannya.

Partai Nasdem Menolak

Secara terpisah, Partai Nasdem juga menyatakan menolak wacana penundaan Pemilu serentak 2024. Ketua umum, Surya Paloh, mengatakan, Indonesia itu bangsa yang besar. Pemilu merupakan kepentingan nasional besar di atas kepentingan lainnya.

Dia yakin Indonesia dapat melewati proses demokrasi berupa Pemilu 2024 tepat waktu. Indonesia, di mata Surya Paloh, merupakan bangsa besar yang harus melahirkan seorang pemimpin besar.

“Nasdem harus menempatkan posisi itu. Kepentingan nasional lebih hebat,” tegas Surya Paloh, Senin (28/2/22).

Menurut dia, pilihan menunda Pemilu bisa dilakukan jika negara dalam keadaan genting, seperti terjadi perang atau bencana alam besar hingga menyebabkan tidak mampu menalankan hajatan politik 5 tahunan.

Artinya, tambah Surya Paloh, ada kekuatan di luar kapasitas kita sebagai bangsa dalam merealisasikan Pemilu.